KENDARI, KABENGGA.ID,(18 November 2026). — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp9,7 miliar dalam proyek pembangunan megaproyek Bandara Kolaka Utara kembali menjadi sorotan. Forum Kajian Pemuda Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tenggara (FKPMI Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara, Senin (18/11/2026), mendesak agar penanganan perkara tersebut segera dituntaskan.
Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan kepastian hukum atas dugaan penyimpangan proyek pembangunan bandara yang disebut memiliki temuan kerugian negara mencapai Rp9,7 miliar. FKPMI menilai, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban atas persoalan tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) FKPMI Sultra, Dhonal, mengatakan tuntutan mereka berangkat dari temuan BPK yang mencatat angka Rp9,7 miliar. Menurutnya, aparat penegak hukum harus memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara sekaligus mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Temuan BPK pada saat itu Rp9,7 miliar. Sampai hari ini kami menganggap bahwa tidak ada kepastian hukum yang jelas terhadap aktor-aktor di balik kasus tersebut. Sehingga kami datang di Kejati Sultra ini menuntut keadilan yang seadil-adilnya terhadap para diduga pelaku korupsi megaproyek bandara tersebut,” ujar Dhonal saat ditemui di Kantor Kejati Sultra.
Dalam orasinya, FKPMI Sultra juga menyatakan dukungan terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia dan Jaksa Agung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka meminta agar komitmen tersebut diwujudkan melalui penegakan hukum yang serius, transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Tak berhenti pada desakan penuntasan perkara, FKPMI Sultra turut meminta Kejati Sultra memanggil Wakil Bupati Kolaka Utara. Permintaan itu berkaitan dengan posisi yang bersangkutan saat proyek tersebut berlangsung, yang menurut Dhonal menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dhonal menilai, posisi Ketua TAPD perlu menjadi bagian dari pendalaman aparat penegak hukum, terutama untuk menelusuri proses penganggaran serta kaitannya dengan temuan BPK, baik pada proyek infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa.
“Beliau adalah selaku Ketua Tim TAPD, dalam hal ini beliaulah yang bertanggung jawab terhadap temuan-temuan BPK, baik dalam bentuk temuan proyek infrastruktur maupun temuan pengadaan barang dan jasa. Dia harus bertanggung jawab, sehingga saya juga meminta beliau harus dihadirkan dan diadili juga kalau memang terbukti patut untuk kita hukum,” tegasnya.
Melalui aksi tersebut, FKPMI Sultra berharap Kejati segera merespons tuntutan mereka dengan melakukan pendalaman terhadap perkara pembangunan Bandara Kolaka Utara. Mereka juga meminta aparat penegak hukum menelusuri alur penganggaran, pelaksanaan proyek, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing.
FKPMI Sultra menegaskan, pengusutan dugaan korupsi megaproyek Bandara Kolaka Utara tidak boleh berhenti pada temuan kerugian negara. Mereka mendesak agar seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Redaksi:
