Suara dari Timur untuk Indonesia

Oleh: Molesara
Dewan Pengarah Setia Prabowo Sulawesi Tenggara

Pergantian seorang Wakil Presiden bukan sekadar persoalan mengisi kursi kekuasaan yang kosong. Lebih dari itu, pergantian tersebut merupakan momentum penting untuk memastikan kesinambungan pemerintahan, stabilitas politik, dan keberlanjutan agenda pembangunan nasional.

Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia telah membuka ruang diskusi politik nasional. Berbagai kalangan mulai memperbincangkan siapa sosok yang akan mengisi posisi strategis tersebut. Nama-nama pun bermunculan, mulai dari kalangan militer, politisi, teknokrat, hingga tokoh sipil.

Beberapa nama yang menjadi perbincangan publik antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Dedi Mulyadi, Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, dan sejumlah tokoh lainnya.

Namun, di tengah riuhnya spekulasi nama dan manuver politik, ada satu pertanyaan mendasar yang semestinya menjadi perhatian utama bangsa ini: Apakah Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang sekadar memiliki popularitas politik, atau sosok yang benar-benar mampu menjadi mitra strategis Presiden dalam menjalankan pemerintahan?

Bagi saya, pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan siapa berasal dari daerah mana, partai politik apa, atau memiliki kekuatan elektoral sebesar apa.

Jangan Sekadar Mencari Nama, Carilah Kesamaan Visi!

Saya tidak ingin terjebak dalam pusaran spekulasi politik mengenai siapa yang paling berpeluang mengisi jabatan Wakil Presiden. Sebab, persoalan bangsa ini terlalu besar jika hanya disederhanakan menjadi perebutan posisi dan pembagian pengaruh politik.

Indonesia membutuhkan figur yang memahami arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mengenal karakter kepemimpinannya, serta mampu menerjemahkan visi dan gagasan Presiden menjadi kebijakan yang efektif dan berdampak bagi masyarakat.

Wakil Presiden bukanlah pusat kekuasaan tandingan. Ia merupakan mitra konstitusional Presiden yang harus mampu bekerja dalam satu kesatuan arah pemerintahan, tanpa kehilangan tanggung jawab untuk memberikan pertimbangan kritis ketika kebijakan negara membutuhkan evaluasi.

Di sinilah pentingnya kesamaan visi, loyalitas terhadap konstitusi, kemampuan koordinasi, dan komitmen terhadap kepentingan nasional.

Jangan sampai pergantian Wakil Presiden justru melahirkan persoalan baru: munculnya dua pusat orientasi politik di dalam pemerintahan. Presiden berbicara tentang pembangunan dan kepentingan rakyat, sementara Wakil Presiden sibuk membangun kekuatan politik untuk kepentingan masa depan kekuasaan.

Negara tidak boleh menjadi korban ambisi politik individu.

Mengapa Nama Sufmi Dasco Ahmad Patut Diperhitungkan?

Dari sekian banyak nama yang diperbincangkan, Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang relevan untuk diuji berdasarkan kebutuhan kesinambungan pemerintahan Prabowo.

Ada beberapa alasan yang membuat namanya menarik untuk diperhitungkan.

Pertama, faktor kedekatan dan perjalanan politik. Dasco merupakan salah satu tokoh yang telah lama berada dalam perjalanan politik Partai Gerindra. Ia ikut membangun partai tersebut sejak 2008 dan memiliki pengalaman panjang dalam dinamika perjuangan politik Prabowo. Pengalaman ini memberikan konteks penting untuk memahami bagaimana hubungan politik dan koordinasi pemerintahan dapat dibangun.

Kedua, pengalaman kelembagaan. Dasco telah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI sejak 2019 dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra sejak 2020. Pengalaman tersebut berkaitan dengan dinamika parlemen, komunikasi politik, konsolidasi partai, dan hubungan antarkekuatan politik nasional.

Ketiga, kemampuan membangun komunikasi lintas kepentingan. Dalam pemerintahan yang ditopang oleh koalisi politik besar, kemampuan menjembatani perbedaan merupakan aspek penting. Seorang Wakil Presiden harus mampu menjadi penghubung yang efektif antara Presiden, parlemen, partai politik, dan berbagai elemen masyarakat.

Keempat, pemahaman terhadap agenda pemerintahan. Sosok yang berada dalam lingkaran perjuangan politik Presiden memiliki kesempatan untuk memahami arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Namun, pemahaman tersebut harus dibuktikan melalui kemampuan menerjemahkan gagasan menjadi hasil nyata, bukan sekadar kedekatan personal.

Dengan demikian, nama Dasco bukan hanya perlu diperbincangkan karena kedekatannya dengan Prabowo, melainkan juga perlu diuji melalui rekam jejak, kapasitas kelembagaan, integritas, dan kesanggupannya mengemban tanggung jawab konstitusional.

Wakil Presiden Bukan Panggung Menuju 2029

Ada satu persoalan yang menurut saya harus menjadi perhatian serius dalam menentukan pengganti Gibran: jangan sampai jabatan Wakil Presiden berubah menjadi panggung konsolidasi kekuasaan untuk kepentingan politik 2029.

Jabatan Wakil Presiden bukan kendaraan pribadi untuk membangun dinasti politik, memperluas pengaruh kelompok, atau menyiapkan kompetisi kekuasaan sebelum waktunya.

Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang bekerja untuk rakyat, bukan kepemimpinan yang sejak awal sibuk menghitung keuntungan politik berikutnya.

Jika Presiden Prabowo sedang menjalankan agenda besar pembangunan nasional, maka Wakil Presiden harus mampu memperkuat pelaksanaannya. Perbedaan pandangan tentu tetap diperlukan dalam demokrasi, tetapi perbedaan tersebut harus diarahkan untuk memperbaiki kebijakan, bukan menciptakan persaingan kekuasaan di dalam pemerintahan.

Kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi.

Agenda Besar yang Tidak Boleh Ditinggalkan

Indonesia saat ini menghadapi pekerjaan rumah yang tidak sederhana. Pemberantasan korupsi, penataan tata kelola sumber daya alam, pembenahan birokrasi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan persoalan yang membutuhkan keseriusan kepemimpinan.

Salah satu yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah tata kelola pertambangan. Sumber daya alam Indonesia tidak boleh hanya menjadi sumber keuntungan bagi segelintir pemilik modal, sementara masyarakat di sekitar wilayah pertambangan harus menanggung kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi.

Prinsip pengelolaan sumber daya alam sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 harus benar-benar diwujudkan. Negara harus hadir memastikan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Begitu pula dengan pemberantasan korupsi. Tidak boleh ada kompromi terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan, siapa pun pelakunya dan dari kelompok politik mana pun asalnya.

Persoalan serius lainnya adalah dugaan penyadapan terhadap Presiden yang disebut-sebut melibatkan sejumlah oknum jenderal kepolisian. Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini harus diusut secara transparan, profesional, dan berdasarkan hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap proses penegakan hukum.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang solid, tetapi tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan mekanisme pengawasan demokratis.

Suara dari Timur: Jangan Lupakan Keadilan Representasi

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia Timur, saya juga memandang bahwa momentum pergantian Wakil Presiden harus menjadi ruang refleksi mengenai keadilan representasi nasional.

Indonesia bukan hanya Jawa. Indonesia adalah kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Pembangunan nasional tidak boleh terus-menerus dipahami melalui perspektif pusat kekuasaan. Suara daerah, khususnya kawasan timur Indonesia, harus mendapatkan tempat yang proporsional dalam percakapan politik nasional.

Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara memiliki sumber daya alam, potensi ekonomi, serta persoalan pembangunan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat.

Namun, representasi daerah tidak boleh berhenti pada simbol asal-usul geografis. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan seorang pemimpin memperjuangkan kepentingan seluruh wilayah Indonesia secara adil.

Wakil Presiden harus menjadi bagian dari solusi atas ketimpangan pembangunan, bukan sekadar simbol keterwakilan wilayah.

Penutup: Kesinambungan Pemerintahan Lebih Penting daripada Ambisi Kekuasaan

Pada akhirnya, siapa pun yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan konstitusional, memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, dan komitmen terhadap kepentingan nasional.

Nama Sufmi Dasco Ahmad layak masuk dalam ruang pembahasan publik untuk diuji berdasarkan pengalaman politik, rekam jejak kelembagaan, serta hubungannya dengan perjalanan pemerintahan Prabowo. Namun, penilaian terhadap setiap calon harus dilakukan secara objektif, terbuka, dan berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kita tidak sedang mencari seseorang yang hanya pandai berbicara tentang kekuasaan. Kita sedang membicarakan figur yang akan memikul tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan negara.

Presiden Prabowo membutuhkan mitra konstitusional yang mampu memperkuat pemerintahan, menjaga kesinambungan kebijakan, dan memastikan bahwa setiap agenda pembangunan benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Sebab, sejarah tidak akan mencatat seberapa kuat seseorang membangun kelompok politiknya. Sejarah akan mencatat apa yang telah diperbuatnya untuk bangsa dan negara.

Jangan jadikan kursi Wakil Presiden sebagai arena pertarungan ambisi politik. Jadikanlah jabatan itu sebagai amanah untuk memperkuat pemerintahan, menjaga persatuan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Timur, kami ingin mengingatkan: Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat di pusat kekuasaan, tetapi juga hadir dan bekerja untuk seluruh pelosok negeri.

Suara dari Timur untuk Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *