KENDARI,KABENGGA.ID. – Wacana Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Tariala, terus menjadi perhatian publik. Dinamika politik tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius, terutama menyangkut transparansi, dasar pertimbangan, serta kepentingan yang melatarbelakangi keputusan pergantian pimpinan lembaga legislatif tersebut.

Menanggapi persoalan itu, Reyhan Sebrang menyampaikan kritik terhadap proses pergantian yang dinilainya perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, setiap keputusan politik yang menyangkut jabatan publik harus memiliki landasan yang jelas, objektif, serta tidak boleh terlepas dari kepentingan rakyat.

“Jangan sampai proses PAW ini justru menjadi ruang bagi kepentingan politik kelompok tertentu. Lembaga DPRD merupakan representasi rakyat, bukan tempat untuk mempertontonkan manuver politik yang tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan masyarakat luas,” tegas Reyhan Sebrang.

Ia menilai bahwa apabila pergantian pimpinan DPRD didasarkan pada pertimbangan tertentu, maka alasan dan mekanismenya harus disampaikan secara transparan. Publik berhak mengetahui apakah keputusan tersebut benar-benar didasarkan pada evaluasi organisasi dan ketentuan partai, atau justru terdapat kepentingan lain di balik dinamika politik tersebut.

Reyhan juga mengingatkan bahwa pergantian jabatan politik tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan prinsip keadilan, profesionalitas, dan penghormatan terhadap mekanisme organisasi.

“Kalau memang ada alasan yang kuat, silakan dibuka kepada publik. Jangan sampai masyarakat justru bertanya-tanya dan menilai ada sesuatu yang disembunyikan. Keputusan politik harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar menjadi kehendak segelintir elite,” ujarnya.

Lebih lanjut, Reyhan menilai bahwa polemik PAW Ketua DPRD Sultra bukan hanya menyangkut posisi seorang individu, melainkan juga menyangkut marwah kelembagaan DPRD sebagai rumah aspirasi masyarakat.

Menurutnya, DPRD seharusnya lebih fokus menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran serta memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara daripada terseret dalam dinamika internal yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak menjadikan perbedaan kepentingan politik sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip demokrasi dan tata kelola organisasi yang baik.

“Jangan sampai kepentingan rakyat dikalahkan oleh kepentingan politik. Masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang bekerja, bukan lembaga yang terus disibukkan dengan konflik kepentingan. Jika ada persoalan dalam proses PAW, maka harus diselesaikan secara terbuka dan sesuai aturan yang berlaku,” lanjutnya.

Reyhan menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian terhadap demokrasi dan marwah lembaga legislatif di Sulawesi Tenggara, bukan bentuk keberpihakan terhadap kepentingan politik tertentu.

Ia berharap seluruh pihak yang memiliki kewenangan dapat memberikan penjelasan secara transparan agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi persoalan politik berkepanjangan.

“Pada akhirnya, jabatan adalah amanah dan partai politik harus tetap menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas. Jangan sampai demokrasi hanya menjadi slogan, sementara praktik politik justru menjauh dari kehendak masyarakat,” tutup Reyhan Sebrang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *