Kabanjahe, Tanah Karo,Kabengga.id. (20 November 2026). — Gunung Sibayak, ikon kebanggaan Sumatera Utara, identitas leluhur Karo dan warisan dunia, kini dihancurkan secara sistematis dengan dalih pemulihan ekosistem. Fakta ini dibongkar Tim Investigasi LSM KCBI Korwil SUMUT-Aceh dan PC Kabupaten Karo.
Bukan rehabilitasi, tapi pengrusakan brutal hingga ke kawah menggunakan alat berat. Ini adalah kejahatan lingkungan yang tidak bisa ditoleransi.
FAKTA INVESTIGASI YANG MEMBONGKAR KEBOHONGAN:
- Pemerintah Provinsi Sumut melalui UPTD TAHURA Bukit Barisan menerbitkan Surat Edaran No. 100.3.4/1/UPTD TAHURA BB/X/2026 yang menutup jalur pendakian Gunung Sibayak 15 Oktober – 15 November 2026.
- Sebulan kemudian, terbit lagi Surat Edaran No. 100.3.4/106/UPTD TAHURA BB/XI/2026 dengan alasan pemulihan ekosistem.
- 16 November 2026, Tim LSM KCBI yang dipimpin Langsung oleh Ketua LSM KCBI Rudi Subakti menemukan fakta lapangan: yang terjadi bukan pemulihan, tapi pengrusakan lingkungan dan ekosistem hingga ke Kawah Gunung Sibayak.
- 18 November 2026, Tim memergoki langsung 1 Unit Excavator sedang mengeruk Gunung Sibayak, bersamaan dengan kehadiran Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Kepala UPTD di lokasi.
- 19 November 2026, Kepala UPTD TAHURA BB Faisal Simangunsong mengakui di kantornya: Lahan itu sudah dikantongi izin PBPSWA (Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam) atas nama PT. PARIBAN SIBAYAK JILENA dari Kementerian Kehutanan sejak 2024, berlaku 35 tahun!
PELANGGARAN BERAT, IZIN 35 TAHUN JADI ALAT PERUSAK:
LSM KCBI menegaskan PT. Pariban Sibayak Jilena telah melakukan pelanggaran berat terhadap PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam. Pemegang izin wajib menjaga kelestarian alam, merehabilitasi kerusakan, menjaga kebersihan, dan melibatkan tenaga ahli konservasi. Semua kewajiban itu dilanggar total.
Fauna, flora, dan tubuh Gunung Sibayak yang berusia ratusan hingga jutaan tahun dihancurkan oleh excavator.
Dasar hukum pengaduan kami: UUD 1945 Pasal 33, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69, 98, 99 – ancaman pidana perusakan lingkungan.
KARENA ITU, LSM KCBI TELAH MELAYANGKAN 2 SURAT PENGADUAN RESMI:
- Kepada Menteri Kehutanan RI – Menuntut pencabutan dan pembekuan PBPSWA PT. Pariban Sibayak Jilena, penyegelan lokasi, audit total perizinan 35 tahun, dan pemeriksaan Kepala UPTD TAHURA Bukit Barisan.
- Kepada Menteri Lingkungan Hidup / Kepala BPLH RI – Menuntut audit lingkungan, sanksi administratif dan pidana, pengerahan Tim Gakkum KLH dan PPLH, serta perintah pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan biaya ditanggung pelaku.
PERNYATAAN SIKAP LSM KCBI:
Ketua LSM KCBI Karo, Rudi Subakti menegaskan:
“Ini bukan pemulihan, ini perusakan yang dilegalkan izin. Gunung Sibayak adalah identitas leluhur kami, bukan alat keruk untuk bisnis. Kami mendesak Presiden, DPR RI, dan kedua Menteri untuk tidak tutup mata. Jika negara diam, maka negara ikut merestui penghancuran warisan dunia ini. Kami menuntut efek jera, proses hukum pidana, dan rehabilitasi total. LSM KCBI siap kawal kasus ini sampai tuntas dan siap beri bukti kepada penegak hukum!”
LSM KCBI mendesak Gakkum KLH dan Aparat Penegak Hukum segera turun ke lapangan. Jangan beri ruang bagi perusak lingkungan berlindung di balik izin. (C)
