Kendari, Kabengga.Id. – Lingkar Pemikir dan Aktivis Sulawesi Tenggara (LIPAT SULTRA) mendesak DPRD Kota Kendari untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Wali Kota Kendari menyusul tragedi banjir yang kembali memakan korban jiwa di Kota Kendari.
Ketua LIPAT SULTRA, Amantomo Amil, menilai bahwa banjir yang terus berulang hingga menyebabkan meninggalnya seorang anak laki-laki merupakan bukti nyata lemahnya tata kelola pemerintahan dan buruknya penanganan infrastruktur dasar di Kota Kendari.
“Kami mendesak DPRD Kota Kendari untuk tidak tinggal diam. DPRD harus segera memberikan surat peringatan keras kepada Wali Kota Kendari atas kegagalan menangani persoalan banjir yang terus berulang dan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, LIPAT SULTRA juga meminta DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan agenda UCLG 2026 di Kota Kendari. Menurut mereka, pemerintah daerah dinilai lebih fokus pada kegiatan seremonial dan pencitraan internasional dibanding menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.
“UCLG jangan dijadikan panggung pencitraan di tengah penderitaan rakyat. Apa yang mau dipamerkan jika masyarakat masih hidup dalam ancaman banjir, drainase buruk, dan infrastruktur yang tidak tertata? DPRD wajib mengevaluasi urgensi dan dampak nyata kegiatan tersebut terhadap masyarakat Kota Kendari,” lanjutnya.
LIPAT SULTRA menilai bahwa DPRD sebagai lembaga pengawasan harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, bukan sekadar menjadi pelengkap kekuasaan pemerintah daerah. Tragedi banjir yang menelan korban jiwa dinilai harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan di Kota Kendari.
Adapun tuntutan LIPAT SULTRA:
- Mendesak DPRD Kota Kendari segera memberikan surat peringatan keras kepada Wali Kota Kendari atas buruknya penanganan banjir.
- Mendesak DPRD memanggil dan mengevaluasi seluruh OPD terkait penanganan drainase dan mitigasi banjir.
- Mendesak evaluasi total pelaksanaan UCLG 2026 agar tidak hanya menjadi agenda seremonial dan pemborosan anggaran.
- Mendesak Pemerintah Kota Kendari memprioritaskan keselamatan dan kebutuhan masyarakat dibanding agenda pencitraan politik.
- Mendesak transparansi penggunaan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan UCLG 2026 di Kota Kendari.
“Jangan sampai rakyat hanya dijadikan objek penderita sementara pemerintah sibuk membangun citra. Keselamatan masyarakat harus lebih utama daripada agenda seremoni,” tutup Amantomo Amil.(redaksi).