KONAWE SELATAN, KABENGGA ID (10 NOVEMBER 2026). – Konsorsium Pemuda Peduli Lingkungan Konawe Selatan (KPPLK) menggempur DPRD Konawe Selatan dengan tuntutan tegas. Mereka mendesak Komisi III segera memanggil PT Generasi Agung Perkasa (GAP) dan PT Sentratama melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengusut dugaan persoalan lingkungan dan aktivitas pertambangan di Desa Watumbohoti, Kecamatan Palangga Selatan.
Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap dan tuntutan aksi yang disampaikan Penanggung Jawab Aksi, Asrul Rahmani, Selasa (10/11/2026).
KPPLK menyoroti sejumlah persoalan serius, mulai dari dugaan kerusakan saluran irigasi persawahan, penggunaan jalan usaha tani sebagai jalur hauling, hingga dugaan perubahan alur kali yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
KPPLK menegaskan, DPRD jangan hanya duduk menerima aspirasi, sementara masyarakat terus menghadapi persoalan di lapangan. Komisi III harus menggunakan fungsi pengawasannya dengan memanggil perusahaan dan instansi teknis terkait untuk membuka seluruh persoalan secara terang-terangan.
“Jangan jadikan RDP sebagai panggung formalitas. Kami tidak butuh sekadar rapat dan dokumentasi. Kami menuntut pemeriksaan nyata, kejelasan tanggung jawab, dan tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran,” tegas KPPLK.
KPPLK juga mendesak pemerintah turun langsung memeriksa perizinan, dokumen lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta kondisi jalan usaha tani, saluran irigasi, dan alur kali yang dipersoalkan masyarakat.
JANGAN KORBANKAN PETANI DEMI KEPENTINGAN TAMBANG!
KPPLK mengingatkan bahwa jalan usaha tani dibangun untuk kepentingan petani, bukan untuk digunakan semaunya demi kepentingan operasional perusahaan. Begitu pula saluran irigasi dan aliran kali yang menyangkut kehidupan serta sumber penghidupan masyarakat.
Jika terbukti terjadi pelanggaran, KPPLK mendesak instansi berwenang menjatuhkan tindakan sesuai ketentuan hukum, termasuk kewajiban pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban atas kerugian yang terbukti.
KPPLK menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai DPRD dan pemerintah memberikan kepastian penyelesaian.
“Investasi boleh berjalan, tetapi jangan mengorbankan hak rakyat. Hukum jangan hanya tajam kepada masyarakat kecil, sementara dugaan pelanggaran oleh perusahaan dibiarkan tanpa kejelasan!”(redaksi)..