Baubau, 3 Februari 2026 Asar Buton Ketua Lembaga Mahasiswa Banteng Muda Sultra menyesalkan sikap Sekretaris Daerah Kota Baubau yang melakukan klarifikasi secara personal melalui media sosial terkait peristiwa aksi demonstrasi dan tudingan sikap arogan yang sebelumnya menjadi sorotan publik.
Perlu kami tegaskan bahwa Sekretaris Daerah merupakan pejabat struktural tertinggi dalam birokrasi daerah, sehingga setiap pernyataan yang berkaitan dengan kebijakan, pelayanan publik, maupun respon atas aksi masyarakat bukanlah ranah personal, melainkan ranah institusional Pemerintah Kota Baubau.
Tindakan klarifikasi personal tersebut kami nilai tidak etis, tidak profesional, dan berpotensi melanggar Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dasar Hukum dan Etika ASN
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, khususnya:
Pasal 6 huruf b dan c, yang mewajibkan ASN:
menjaga martabat dan kehormatan negara serta pemerintah,bersikap objektif, tidak emosional, dan tidak menyalahkan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menegaskan bahwa ASN:
harus menjunjung tinggi netralitas, akuntabilitas, dan profesionalitas, tidak mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan jabatan publik.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur bahwa:
masyarakat berhak menyampaikan aspirasi dan kritik,
pejabat publik dilarang bersikap menghakimi atau defensif terhadap pengaduan masyarakat.
Penilaian Kami
Klarifikasi personal oleh pejabat publik atas persoalan institusional:
mencerminkan ketidakmampuan membedakan kapasitas pribadi dan jabatan,berpotensi mengaburkan mekanisme pertanggungjawaban birokrasi,
serta dapat ditafsirkan sebagai upaya membentuk opini sepihak dan menghakimi aspirasi masyarakat.
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), klarifikasi seharusnya disampaikan:
oleh institusi resmi Pemerintah Kota Baubau,melalui kanal resmi kehumasan,
dengan bahasa yang netral, objektif, dan tidak menyudutkan masyarakat.