BOMBANA – Menjelang perayaan Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana mulai menunjukkan sikap tegas terhadap kedisiplinan aparatur. Ir. Burhanuddin M.Si secara gamblang mengingatkan seluruh pejabat agar tidak meninggalkan wilayah Bombana, baik sebelum maupun saat hari raya.
Instruksi itu bukan sekadar imbauan biasa. Di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, bupati menegaskan kehadiran pejabat di daerah adalah harga mati.
“Saya minta seluruh kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, serta pejabat eselon II, III, dan IV tidak meninggalkan Bombana. Ini perintah yang harus dipatuhi,” tegasnya.
Namun di balik penegasan tersebut, fakta di lapangan justru menunjukkan ironi. Berdasarkan penelusuran media, masih ditemukan sejumlah pejabat yang diduga nekat bepergian ke luar daerah, seolah mengabaikan instruksi pimpinan.
Sikap ini dinilai bukan hanya mencederai disiplin birokrasi, tetapi juga berpotensi melumpuhkan pelayanan publik di momen krusial. Idul Fitri bukan sekadar perayaan, melainkan periode di mana masyarakat sangat membutuhkan kehadiran pemerintah.
Pemkab Bombana pun mulai memberi sinyal keras: tidak ada toleransi bagi pejabat yang membangkang. Ketidakpatuhan terhadap instruksi bupati disebut sebagai bentuk kelalaian serius dalam menjalankan tanggung jawab sebagai aparatur negara.
Seorang ASN yang enggan disebutkan namanya bahkan mendesak agar langkah tegas segera diambil.
“Kalau memang ada pejabat eselon II, III, dan IV yang tidak patuh, harus dievaluasi. Jangan hanya imbauan, tapi harus ada sanksi nyata,” ujarnya.
Sorotan ini menjadi ujian bagi kepemimpinan daerah. Ketegasan Ir. Burhanuddin M.Si kini dipertaruhkan: apakah sekadar peringatan, atau benar-benar diikuti tindakan nyata.
Yang jelas, publik menunggu. Disiplin birokrasi tak boleh hanya jadi slogan, apalagi di momen sakral yang menuntut kehadiran negara di tengah masyarakat.(redakai).