GPMS Pertanyakan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Minta Kejati Telusuri Peruntukan hingga Pertanggungjawaban Dana APBD

KENDARI, KABENGGAID.(15 November 2026). – Pengelolaan anggaran pendidikan senilai Rp5.266.750.000 yang dialokasikan untuk SMANKO Bahteramas Kendari menjadi sorotan Gerakan Pemuda dan Masyarakat Oposisi Sulawesi Tenggara (GPMS Sultra).

Organisasi kontrol sosial tersebut memastikan akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra), Selasa, 17 November 2026. Aksi itu dimaksudkan untuk mendesak aparat penegak hukum menelusuri transparansi pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD dan dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bagi GPMS Sultra, anggaran pendidikan bernilai miliaran rupiah bukan perkara administratif yang cukup dijelaskan melalui laporan formal. Penggunaan uang publik harus dapat ditelusuri secara terbuka, mulai dari dasar penganggaran, peruntukan, mekanisme pencairan, realisasi kegiatan hingga dokumen pertanggungjawabannya.

Ketua GPMS Sultra, ILHAM GP, menegaskan pihaknya tidak ingin pengelolaan anggaran pendidikan berjalan tanpa keterbukaan informasi yang memadai. Menurutnya, publik memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana dana sebesar Rp5,26 miliar tersebut direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan.

“Kami datang ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara bukan tanpa alasan. Ada anggaran sebesar Rp5.266.750.000 yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan dialokasikan untuk SMANKO Bahteramas Kendari. Kami meminta agar penggunaan anggaran tersebut dibuka secara transparan dan diperiksa secara objektif. Jangan sampai anggaran pendidikan yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan peningkatan kualitas pendidikan justru tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegas ILHAM GP.

Tiga Tuntutan GPMS: Kejati Diminta Turun Tangan

Dalam aksi tersebut, GPMS Sultra membawa tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada Kejati Sultra.

Pertama, meminta Kejati Sultra memanggil dan meminta keterangan pihak terkait.

GPMS mendesak Kejati memanggil serta meminta klarifikasi dari pegawai Humas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai pengelolaan anggaran Rp5.266.750.000 yang dialokasikan untuk SMANKO Bahteramas Kendari. Klarifikasi tersebut dinilai penting untuk memperoleh penjelasan mengenai peruntukan dan realisasi anggaran.

Kedua, mendesak penyelidikan atas dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran.

GPMS meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti persoalan keterbukaan informasi anggaran tersebut melalui penelusuran dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam pengelolaannya.

Ketiga, mendesak pembentukan tim investigasi.

GPMS meminta Kejati Sultra menelusuri secara menyeluruh dokumen perencanaan, mekanisme pencairan, aliran dana, realisasi kegiatan, bukti pertanggungjawaban hingga kesesuaian penggunaan anggaran dengan peruntukan yang telah ditetapkan.

Uang Pendidikan Bukan Ruang Gelap Pengelolaan Anggaran

ILHAM GP menegaskan, GPMS Sultra akan terus mengawal persoalan tersebut sampai terdapat kejelasan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dari pihak-pihak terkait.

“Ini bukan persoalan kecil. Anggaran sebesar Rp5,26 miliar merupakan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan. Kami meminta Kejati Sultra tidak mengabaikan persoalan ini dan segera mengambil langkah hukum sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban dalam pengelolaan keuangan negara,” tutupnya.

GPMS Sultra menegaskan, aksi demonstrasi tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran daerah. Mereka berharap Kejati Sultra menindaklanjuti tuntutan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan.

Sebab, dalam pengelolaan keuangan negara, besarnya anggaran harus berjalan seiring dengan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban. Publik tidak cukup hanya mengetahui berapa dana yang dialokasikan, tetapi juga berhak memperoleh kejelasan mengenai ke mana anggaran itu digunakan dan apa hasil yang dihasilkan bagi kepentingan pendidikan.

Redaksi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *