KENDARI,KABENGGA.ID.(9 November 2026). – Perkara pertambangan nikel yang menyeret nama AK kembali menjadi perhatian publik di Sulawesi Tenggara. Kali ini sorotan tidak hanya pada substansi perkara, tetapi juga pada dugaan adanya keterkaitan lingkar kekuasaan yang beredar di ruang publik dan perlu dijawab secara terbuka.
Penanggungjawab FORGEMA Sultra, Abdul Rahman Fathur, menegaskan setiap informasi dugaan hubungan antara bisnis pertambangan dan lingkar kekuasaan tidak boleh dibiarkan menjadi spekulasi liar.
“Persoalan ini harus dijawab lewat keterbukaan informasi, pemeriksaan objektif, dan penegakan hukum yang tidak tunduk pada kedekatan politik maupun hubungan keluarga,” kata Rahman, Minggu (9/11).
Menurut Rahman, Sultra adalah wilayah strategis nikel. Besarnya nilai ekonomi itu juga menghadirkan risiko penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan praktik bisnis yang merugikan publik jika tidak diawasi ketat.
Dalam perkara AK, FORGEMA meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh pihak yang relevan, termasuk dugaan relasi bisnis, beneficial ownership, aliran transaksi, dan dugaan penggunaan pengaruh kekuasaan.
“Jika ada keterkaitan dengan lingkar keluarga pejabat publik, fakta itu harus diperiksa secara profesional. Jabatan publik bukan instrumen untuk melindungi kepentingan privat,” tegas Rahman.
FORGEMA menegaskan tidak membangun penghakiman terhadap individu tertentu. Setiap dugaan harus diuji lewat mekanisme hukum yang sah. Publik berhak tahu apakah ada hubungan kepentingan, keterlibatan usaha, atau relasi transaksi yang relevan. Jika tidak ada, klarifikasi berbasis fakta juga penting untuk menghentikan spekulasi.
“Yang tidak bisa dibenarkan adalah ketika dugaan serius hanya berhenti di perdebatan publik tanpa kejelasan proses pemeriksaan,” ujarnya.
Rahman mengingatkan prinsip persamaan di hadapan hukum Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 harus berlaku tanpa pengecualian. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena hubungan keluarga, kedekatan politik, maupun akses kekuasaan.
Penanganan perkara ini harus memperhatikan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila ditemukan indikasi yang memienuhi unsur hukum.
Karena itu, FORGEMA meminta APH tidak berhenti pada pihak-pihak di permukaan. Penelusuran harus menyeluruh, berbasis alat bukti, dan menjangkau setiap pihak yang secara faktual berhubungan dengan perkara.
“Jangan sampai hukum hanya tegas kepada mereka yang tidak punya akses kekuasaan, tetapi kehilangan keberanian ketika perkara mendekati lingkar pejabat. Jika ada dugaan keterkaitan, buktikan lewat pemeriksaan transparan. Jika tidak, sampaikan klarifikasi terbuka. Publik butuh fakta, bukan perlindungan kepentingan tertentu,” tegas Rahman.
“Hukum tidak boleh mengenal silsilah kekuasaan. Tidak boleh ada yang kebal hukum, dan tidak boleh ada perkara yang berhenti hanya karena mendekati lingkar kekuasaan,” tutupnya.
Kontak:
Abdul Rahman Fathur – Penanggungjawab FORGEMA Sultra
[Isi nomor HP / WA]
───