Kendari – Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan sebanyak 126 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikhususkan untuk wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) Sultra, telah rampung dibangun.
Wakil Kepala SPPG BGN Regional Sultra Maharany Puspaningrum saat ditemui di Kendari, Selasa, menjelaskan bahwa seluruh infrastruktur SPPG 3T tersebut sejatinya telah rampung sejak tahun 2025 dan kini memasuki fase persiapan teknis.
“Seluruh titik di wilayah 3T sudah selesai terbangun. Saat ini kami tinggal menunggu proses pengoperasian secara serentak, mengingat akses menuju lokasi SPPG 3T ini memang memiliki tantangan geografis yang cukup tinggi,” kata Maharany.
Maharany merincikan dari total daerah di Sultra, terdapat 15 kabupaten yang menjadi lokasi sasaran pembangunan SPPG 3T. Sementara itu, Kota Kendari dan Kota Baubau tidak termasuk dalam kategori ini karena karakteristik wilayahnya yang lebih urban.
Ia menambahkan bahwa titik-titik pembangunan SPPG 3T didominasi oleh wilayah perbukitan dan kepulauan yang memiliki jarak tempuh cukup jauh dari pusat perkotaan.
“Sebagai gambaran, di Kabupaten Konawe Selatan terdapat tujuh titik di Kecamatan Laonti.
Saat ini, salah satu yang sudah siap beroperasi adalah unit yang dikelola melalui sinergi bersama Polres Konawe Selatan,” ungkapnya.
Dalam penjelasannya, BGN membedakan mekanisme operasional antara SPPG 3T dengan SPPG Aglomerasi. SPPG Aglomerasi umumnya dibangun di wilayah dengan aksesibilitas mudah dan melayani penerima manfaat dalam skala besar, yakni berkisar antara 1.000 hingga 1.500 orang.
Sebaliknya, SPPG 3T dirancang untuk menghadapi keterbatasan mobilitas akibat faktor geografis dengan jumlah penerima manfaat di bawah 1.000 orang per unit.
“Meski secara geografis sulit, prinsip operasionalnya tetap ketat. Distribusi makanan tidak boleh lebih dari 30 menit dengan radius maksimal 6 kilometer dari lokasi penerima manfaat guna menjaga kualitas gizi tetap optimal,” tegas Maharany.
Pembangunan 126 SPPG 3T ini merupakan komitmen pemerintah melalui BGN untuk memastikan pemerataan program jaminan sosial. Narasi besar dari pembangunan ini adalah agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di perkotaan, tetapi juga menjangkau pelosok terdalam.
“Prinsip utamanya adalah inklusivitas. Kami ingin memperluas manfaat program MBG sehingga anak-anak dan masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan hak pemenuhan gizi yang sama dengan mereka yang tinggal di kota,” paparnya (redaksi)