Muna Barat – Kabengga. id ll Aliansi Aktivis Mahasiswa Sulawesi Tenggara (ALAM Sultra) menyoroti lemahnya peran Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Barat dalam menangani berbagai kasus kekerasan di sekolah. Sorotan ini mencuat setelah munculnya insiden kekerasan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMAN 1 Kusambi, SMA 1 Wadaga, dan SDN 7 Muna Barat, serta sejumlah sekolah lain di wilayah tersebut.
Sekretaris Jenderal ALAM Sultra, Raja Saputra Pratama, dengan tegas menyebut kasus-kasus itu sebagai bukti nyata gagalnya pengawasan dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Muna Barat.
“Tindakan kekerasan ini bukan hanya mencoreng dunia pendidikan, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistemik dalam pembinaan tenaga pendidik. ASN yang seharusnya menjadi panutan justru menebar ketakutan bagi murid,” tegas Raja.
Mnurutnya, tanggung jawab penuh ada di pundak Kepala Dinas Pendidikan Muna Barat. Alih-alih memastikan sekolah menjadi tempat aman dan nyaman, lemahnya pengawasan justru membuka ruang bagi terjadinya kekerasan dan pelanggaran etika.
Bupati Diduga Tutup Mata?
Lebih jauh, ALAM Sultra menilai Bupati Muna Barat juga ikut bertanggung jawab karena hingga saat ini belum ada langkah konkret maupun sikap tegas atas rentetan kasus tersebut.
“Kalau Kepala Dinas Pendidikan tidak mampu menjaga integritas dan membina bawahannya, maka Bupati harus segera mengevaluasi, bahkan mencopotnya. Jika tidak, ini akan menjadi budaya buruk dalam dunia pendidikan Muna Barat,” lanjut Raja.
Ia menambahkan, jargon Liwu Mokesa yang kerap digaungkan Pemkab Muna Barat hanyalah retorika kosong jika masalah serius seperti kekerasan di sekolah terus dibiarkan tanpa penyelesaian.
Ultimatum ALAM Sultra
ALAM Sultra memberi ultimatum, apabila dalam waktu dekat tidak ada sikap tegas dari Bupati Muna Barat, maka mahasiswa siap turun ke jalan menyuarakan aspirasi secara lantang.
“Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Jika pelaksana di lapangan saja tidak bisa dipercaya untuk menjaga anak-anak kita, maka kita semua telah gagal sebagai bangsa. Jangan halangi kami untuk bersuara di jalanan,” tutup Raja Saputra.**