KONAWE – KABENGGA.ID ll Ratusan guru honorer di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Konawe, Selasa (16/9/2025). Mereka menuntut agar pemerintah daerah segera mengakomodasi aspirasi terkait pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Dengan mengenakan seragam Korpri, para guru bertahan di bawah terik matahari sembari menunggu Bupati Konawe, Yusran Akbar, dan Sekda Konawe, Ferdinand, menemui mereka.
“Kalian dididik oleh guru, masa tidak tersentuh hati kalian untuk menerima aspirasi kami. Padahal bapak ibu punya anak yang juga dididik oleh guru,” teriak salah satu orator di tengah kerumunan.
Massa mendesak Sekda Ferdinand segera hadir menemui mereka. “Kami tidak akan pergi sebelum Sekda menemui kami,” tegas seorang guru.
Aksi ini akhirnya ditanggapi oleh Kepala BKPSDM Konawe, Suparjo, yang turun langsung menemui pengunjuk rasa. Ia menegaskan keputusan Pemkab Konawe tidak meluluskan guru honorer dalam seleksi PPPK paruh waktu tahun ini semata karena keterbatasan anggaran.
“Keputusan ini keluar karena keterbatasan keuangan daerah. Keinginan kami sebenarnya meluluskan semua, tapi setelah rapat TAPD, kemampuan bayar belum memungkinkan,” jelas Suparjo.
Menurutnya, sejak 2022 hingga 2025 jumlah PPPK di Konawe sudah mencapai 7.000 orang, dengan 1.900 di antaranya tenaga guru. Meski demikian, masih ada sekitar 600 guru yang belum terakomodasi.
Dengan jumlah tersebut, beban gaji PPPK di Konawe kini menembus Rp300 miliar per tahun. Angka ini membuat belanja pegawai membengkak hingga 40 persen dari APBD, jauh di atas ambang batas 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat.(redaksi).