KENDARI,KABENGGA.ID.–Dugaan renggangnya koordinasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mulai menjadi sorotan. Dua pejabat strategis, yakni Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Karo Adpim), disebut-sebut tidak merespons instruksi Wakil Gubernur Sultra, Hugua. Bahkan, beredar informasi bahwa keduanya pernah dipanggil oleh orang nomor dua di Bumi Anoa tersebut, tetapi tidak menghadiri panggilan itu.
Informasi tersebut disampaikan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Sekretariat Pemprov Sultra. Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengungkapkan, persoalan tersebut bukan isu baru dan telah lama menjadi perbincangan di kalangan ASN.
Menurut sumber tersebut, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut koordinasi, tata kelola pemerintahan, serta hubungan kerja antara pimpinan daerah dan pejabat struktural di lingkungan sekretariat pemerintah provinsi.
Namun demikian, hingga Jumat (20/11/2026), belum ada pernyataan resmi dari Wakil Gubernur Hugua, Pj Sekda Muhammad Fadlansyah, maupun Karo Adpim Haris Ranto yang membenarkan ataupun membantah informasi tersebut. Dengan demikian, kabar mengenai dugaan ketidakhadiran dalam panggilan Wagub dan tidak diresponsnya instruksi pimpinan masih sebatas keterangan sumber ASN dan perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
DUA PEJABAT STRATEGIS JADI SOROTAN
Nama Muhammad Fadlansyah menjadi perhatian karena saat ini menduduki posisi strategis dalam struktur Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ia sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan Sultra, kemudian dipercaya sebagai Plh Sekda sebelum ditetapkan sebagai Pj Sekda.
Sementara itu, Haris Ranto menjabat Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara. Ia dilantik pada 19 Januari 2026 dengan posisi eselon II B.
Biro Adpim memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran administrasi pimpinan daerah, mulai dari pengaturan agenda, surat-menyurat, pengelolaan disposisi, hingga urusan keprotokolan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Karena itu, posisi Karo Adpim bukan sekadar jabatan administratif. Biro tersebut menjadi salah satu simpul penting yang memastikan komunikasi dan aktivitas pimpinan daerah berjalan efektif.
INSTRUKSI PIMPINAN BUKAN UNTUK DIABAIKAN
Sumber ASN tersebut menilai, apabila benar terdapat instruksi, arahan, atau disposisi Wakil Gubernur yang tidak ditindaklanjuti oleh pejabat terkait tanpa alasan kedinasan yang jelas, kondisi itu patut dievaluasi.
“Kalau Wakil Gubernur meminta jadwal diatur, surat dibuat, atau rapat disiapkan, semestinya ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan. Jangan sampai ada kesan instruksi pimpinan diabaikan,” ungkap sumber tersebut.
Ia juga mempertanyakan apabila terdapat respons lambat, tidak ada tindak lanjut, atau pejabat bersangkutan justru menyatakan harus menunggu arahan pihak lain sebelum menjalankan tugas yang menjadi kewenangannya.
“Jika benar tidak merespons, merespons lambat, atau selalu beralasan menunggu arahan pihak lain, ini perlu ditelusuri. Jangan sampai muncul kesan adanya pembangkangan terhadap pimpinan daerah,” tegasnya.
Meski demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran disiplin maupun pembangkangan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan pengakuan satu sumber. Perlu pemeriksaan terhadap instruksi, disposisi, kewenangan, serta penjelasan dari pejabat yang disebutkan.
BAGAIMANA SEBENARNYA HIERARKI PEMERINTAHAN DAERAH?
Dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi, Gubernur merupakan kepala daerah sekaligus pemegang kewenangan pemerintahan daerah. Wakil Gubernur membantu Gubernur dalam menjalankan tugas pemerintahan sesuai pembagian tugas dan kewenangan yang ditetapkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah bertugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian perangkat daerah, serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Adapun Biro Adpim merupakan bagian dari perangkat Sekretariat Daerah yang menjalankan fungsi pelayanan administrasi pimpinan sesuai tugas dan kewenangannya.
Dengan demikian, hubungan kerja antara Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, dan perangkat birokrasi harus berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembagian tugas, pendelegasian kewenangan, serta mekanisme administrasi pemerintahan.
Sekda bukan kepala daerah, melainkan pejabat yang membantu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, hal itu juga tidak berarti setiap instruksi Wakil Gubernur secara otomatis menjadi kewenangan langsung yang dapat dijalankan tanpa memperhatikan pembagian tugas dan mekanisme yang berlaku.
Justru di sinilah pentingnya kejelasan koordinasi. Jangan sampai perbedaan kewenangan, komunikasi yang tidak efektif, atau persoalan internal birokrasi menghambat pelayanan administrasi dan pelaksanaan agenda pemerintahan.
PUBLIK MENUNGGU KLARIFIKASI
Jika informasi yang beredar tersebut benar, persoalan ini tidak boleh dianggap sekadar urusan komunikasi internal pejabat. Sebab, Sekretariat Daerah merupakan jantung koordinasi administrasi pemerintahan provinsi.
Ketidakharmonisan di lingkaran pimpinan berpotensi berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan, pelaksanaan agenda pemerintahan, hingga pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka perlu memastikan seluruh jajaran birokrasi bekerja dalam satu garis koordinasi yang jelas, profesional, dan sesuai aturan.
Wakil Gubernur Hugua juga penting memberikan penjelasan mengenai benar atau tidaknya informasi terkait pemanggilan dan dugaan instruksi yang tidak ditindaklanjuti tersebut.
Begitu pula Pj Sekda Muhammad Fadlansyah dan Karo Adpim Haris Ranto perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.
Pertanyaan mendasarnya: benarkah ada instruksi Wakil Gubernur yang tidak ditindaklanjuti? Jika benar, apa alasan di baliknya? Dan jika informasi tersebut tidak benar, mengapa isu ini terus berkembang di lingkungan ASN Pemprov Sultra?
Roda pemerintahan tidak boleh berjalan berdasarkan ego jabatan. Koordinasi harus dijaga, kewenangan harus dihormati, dan setiap pejabat wajib menjalankan tugas secara profesional serta akuntabel.
Sebab, jabatan adalah amanah untuk melayani pemerintahan dan masyarakat, bukan ruang untuk membangun sekat di antara pimpinan daerah.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan seorang sumber ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Wakil Gubernur Sultra, Pj Sekda Muhammad Fadlansyah, Karo Adpim Haris Ranto, serta pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
