Kendari – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menyebut bahwa program revitalisasi yang menyasar 92 gedung sekolah di daerah itu pengerjaannya telah mencapai 80 persen.

Kepala Dikbud Kendari Saemina saat ditemui di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa 92 sarana pendidikan yang direvitalisasi terdiri 22 gedung sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) 12 gedung, dan 58 gedung untuk taman kanak-kanak (TK), pendidikan anak usia dini (PAUD).

Ia menyampaikan bahwa pengerjaan revitalisasi gedung sekolah tersebut dilakukan bertahap di 2026 dan dipastikan akan selesai di akhir tahun ini.

“Sekarang ini kurang lebih hampir mendekati 80 persen pengerjaannya selesai karena pengerjaannya swakelola dari pemerintah pusat ke setiap sekolah,” kata Saemina.

Ia menyebutkan bahwa proyek strategis Presiden Probowo Subianto tersebut bukan hanya menyasar sekolah negeri tetapi juga swasta demi pemerataan seluruh fasilitas pendidikan yang layak di daerah.

Saemina menjelaskan dalam program tersebut pengerjaan bangunan atau gedung yang kondisinya sudah tidak layak, hingga penambahan ruang kelas belajar.

Hal tersebut sesuai data atau dokumentasi laporan kondisi tiap-tiap sekolah sesuai tertera di sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen).

“Kebanyakan rehabilitasi, memperbaiki sarana prasarana yang rusak.
Kemudian ada juga beberapa pembangunan baru. Tapi kan tergantung dari Dapodik mereka sekolah, karena bukan kita yang mengusulkan,” jelas Saemina.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dikbud Kota Kendari Maljuwais Issrah menambahkan usulan revitalisasi dari pemerintah pusat bersumber dari input data kondisi bangunan serta dokumentasi ruang kelas yang diunggah masing-masing sekolah ke Dapodik dan terhubung langsung ke kementerian.

“Kalau yang kami pahami, ketika kementerian lihat itu mulai dari rusak sedang sampai ke atasnya. Kalau rusak ringan dia tidak masuk. Rata-rata dari 92 ini semua rata-rata di-revit itu karena kerusakan sedang,” sebutnya.

Ia merinci kategori kerusakan sedang pada sistem pendataan tersebut berada pada kisaran 40 persen hingga 60 persen, sedangkan kerusakan berat berada pada rentang 60 persen hingga 100 persen.

Maljuwais menuturkan sejumlah sekolah di Kota Kendari juga mendapatkan tambahan ruang kelas baru karena jumlah rombongan belajar tidak sebanding dengan ruang kelas yang tersedia, termasuk penambahan ruang kelas dengan menaikkan bangunan ke atas di sekitar tiga SD, yakni SD Negeri 34, SD Negeri 88, dan SD Negeri 6.

“Sementara di jenjang SMP tidak ada penambahan ruang kelas baru melalui program tersebut dan umumnya berupa perbaikan sarana yang sudah tidak layak,” ungkapnya.

Terkait skema pelaksanaan, Maljuwais menyebut perjanjian kerja sama (PKS) dilakukan langsung antara kementerian dan pihak sekolah, sedangkan anggaran bervariasi sesuai kondisi dan kebutuhan sekolah.

Ia mengungkapkan untuk jenjang TK/PAUD/PKBM/Kelompok Bermain anggaran dikucurkan minimal sekitar Rp200 juta dan maksimal dapat mencapai Rp1 miliar lebih pada satu dua sekolah tertentu.

Kemudian jenjang SD minimal sekitar Rp700 juta dan tertinggi hingga Rp2,3 miliar untuk pembangunan yang menambah ruang kelas baru.
Selain program pemerintah pusat, Maljuwais menambahkan pemerintah kota melalui kebijakan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imtan, juga memiliki program pembangunan ruang kelas baru yang bersumber dari APBD Kota dengan progres rata-rata sudah di atas 80 persen dan ditargetkan rampung Desember 2026.

Program pembangunan ruang kelas baru tersebut antara lain menyasar SD Negeri 10, SD Negeri 30, SD Negeri 80, dan SMP Negeri 4, katanya menambahkan. (redaksi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *