KENDARI, KABENGGA.ID.– Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara (BADKO HMI Sultra) mengeluarkan pernyataan mengguncang Sultra.

Sekretaris BADKO HMI Sultra, Aswar mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tidak hanya berhenti pada pemeriksaan korporasi, tapi membongkar sampai ke akar: siapa pemilik manfaat sesungguhnya, siapa yang mengendalikan perusahaan, siapa yang menikmati keuntungan, dan apakah ada relasi kepentingan dengan lingkungan kekuasaan di Sultra.

“Korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan korporasi,” ujar Aswar, Kamis (19/11).

Aswar bilang, Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus menelusuri siapa pemilik manfaat sesungguhnya, siapa yang mengendalikan perusahaan, siapa yang menikmati keuntungan, dan apakah terdapat relasi kepentingan dengan lingkungan kekuasaan di Sulawesi Tenggara.

BADKO HMI Sulawesi Tenggara menaruh perhatian serius terhadap jejaring perusahaan yang menghubungkan nama pengusaha Arif Kurniawan dengan Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka (ASR).

  1. ARIF KURNIAWAN DAN JEJAK BENEFICIAL OWNERSHIP

BADKO HMI menyoroti jejak Arif Kurniawan (AK) sebagai pemilik manfaat.

Berdasarkan pemberitaan mengenai penyidikan Kejaksaan Agung, Arif Kurniawan disebut sebagai salah satu pemilik manfaat perusahaan yang berkaitan dengan perkara tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

“Laporan konservasi mineral PT Tonia Mitra Sejahtera tahun 2024 mencatat Arif memiliki 99% saham PT Adia Mitra Investama, yang tercatat memegang 25% saham PT TMS,” cetus Aswar.

Untuk diketahui, Selain itu, laporan investigasi Satya Bumi dan WALHI Sulawesi Tenggara menghubungkan Arif melalui PT Dua Delapan Resources dengan transaksi pembelian saham PT TMS.

Jejak tersebut harus ditelusuri untuk mengetahui siapa pengendali perusahaan sesungguhnya dan siapa penerima manfaat akhir dari kegiatan pertambangan.

Ini yang selama ini disebut Kejagung juga, Bosku. AK disebut sebagai beneficial owner dari 6 perusahaan: PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, PT HJ, lewat holding PT DDA / PT DDR bersama LEI.

  1. ARINTA NILA HAPSARI, ISTRI GUBERNUR ASR, DAN JEJAK KEPEMILIKAN PERUSAHAAN

BADKO HMI, menyebutkan,  Nama Arinta Nila Hapsari menjadi perhatian tersendiri karena yang bersangkutan merupakan istri Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.

Berdasarkan dokumen dan pemberitaan penelusuran kepemilikan perusahaan, nama Arinta disebut memiliki keterkaitan saham dengan beberapa perusahaan, antara lain:

– PT Baula Petra Buana: disebut memiliki 30% saham.

  • PT Kabaena Kromit Prathama: disebut memiliki 70% saham.
  • PT Tribhuwana Sukses Mandiri: disebut memiliki 25% saham.
  • PT Bintang Delapan Tujuh Abadi: disebut memiliki 1% saham, sementara perusahaan tersebut tercatat memiliki 25% saham PT Tonia Mitra Sejahtera.

Khusus PT TMS, laporan konservasi mineral tahun 2024 juga mencantumkan struktur kepemilikan melalui PT Bintang Delapan Tujuh Abadi dan PT Adia Mitra Investama, yang masing-masing memiliki hubungan kepemilikan dengan nama Arinta Nila Hapsari dan Arif Kurniawan.

Sementara itu, struktur PT TMS (Tonia Mitra Sejahtera)

  • 25% dipegang PT Bintang Delapan Tujuh Abadi (BDTA)
  • 99% BDTA = Alaniah Nisrina (anak ASR-ANH).
  • 1% BDTA = Arinta Nila Hapsari (istri ASR).
  • 25% dipegang PT Adia Mitra Investama.
  • 99% Adia Mitra = *lArif Kurniawan (AK).

Artinya, di PT TMS ini, AK dan keluarga ASR tercatat dalam satu perusahaan yang sama lewat 2 perusahaan perantara.

Karena itu, BADKO HMI mengajukan 3 pertanyaan besar:

Apakah terdapat hubungan kepentingan ekonomi antara jejaring perusahaan Arif Kurniawan dan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan istri Gubernur?

Apakah terdapat manfaat ekonomi tidak langsung yang mengalir kepada pihak-pihak tertentu?

Apakah terdapat potensi konflik kepentingan antara kepemilikan perusahaan dan jabatan publik Gubernur Sulawesi Tenggara?

BADKO HMI SULTRA MENEGASKAN: HUBUNGAN KELUARGA DENGAN PEJABAT PUBLIK TIDAK BOLEH MENJADI ALASAN UNTUK MENGHINDARI TRANSPARANSI.

  1. GUBERNUR ASR HARUS MEMBERIKAN KLARIFIKASI TERBUKA.

BADKO HMI tidak menuduh ASR terbukti bersalah. Tapi mendesak ASR untuk klarifikasi terbuka.

Sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan apabila terdapat hubungan kepentingan yang relevan antara lingkungan keluarganya dengan jejaring bisnis pertambangan yang sedang menjadi perhatian publik.

“Kami mendesak agar diperiksa apakah terdapat pengendalian perusahaan secara tidak langsung, penerimaan manfaat ekonomi, transaksi keuangan, atau hubungan kepentingan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan,” pinta Aswar.

“Kami tidak menyatakan ASR telah terbukti menjadi beneficial owner perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, dugaan mengenai kemungkinan adanya manfaat akhir atau konflik kepentingan harus diuji secara independen oleh aparat penegak hukum,” ucap Aswar.

  1. PT TMS DAN ANCAMAN KERUSAKAN EKOLOGI KABAENA

BADKO HMI juga menyoroti kerusakan ekologis di Pulau Kabaena.

P”ersoalan PT Tonia Mitra Sejahtera juga harus menjadi perhatian serius,” tutup Aswar.

Liputan : Tim Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *