KENDARI,KABENGGA.ID. (19 NOVEMBER 2026). – Forum Pemerhati Kebijakan Hukum Sulawesi Tenggara (FPKH) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra), Kamis (19/11/2026). Dalam aksi tersebut, FPKH membawa sejumlah persoalan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Muna Barat sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2026.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan serius FPKH adalah temuan kekurangan volume pada dua paket pekerjaan, yakni belanja barang dan jasa serta belanja modal pada Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muna Barat. Temuan tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian realisasi pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara hingga ratusan juta rupiah.

Atas persoalan tersebut, FPKH mendesak Kejati Sultra untuk segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk mantan Kepala Dinas BPBD Kabupaten Muna Barat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Muna Barat.

Adealfan selaku Jenderal Lapangan FPKH, dalam orasinya turut menyoroti temuan pada tiga paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang diduga mengalami kelebihan pembayaran akibat ketidaksesuaian volume pekerjaan dengan realisasi di lapangan. Nilai kelebihan pembayaran tersebut juga mencapai ratusan juta rupiah.

Menurut Adealfan, temuan-temuan yang tertuang dalam LHP BPK RI 2026 tidak boleh hanya berhenti sebagai catatan pemeriksaan administratif. Aparat penegak hukum harus memastikan apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum serta siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab atas persoalan tersebut.

“Jangan sampai temuan BPK hanya menjadi dokumen yang tersimpan di atas meja tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Kami meminta Kejati Sultra serius mengusut persoalan ini. Kami mendesak mantan Kepala Dinas BPBD yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas DPPKB untuk diperiksa agar semuanya menjadi terang. Jangan karena seseorang memiliki jabatan, kemudian proses hukum menjadi tumpul,” tegas Adealfan dalam orasinya.

Lebih lanjut, FPKH menegaskan bahwa persoalan pengelolaan keuangan daerah merupakan perkara serius karena menyangkut uang rakyat. Setiap indikasi penyimpangan anggaran harus ditelusuri secara objektif, transparan, dan profesional tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.

Dalam aksi tersebut, FPKH juga telah menyampaikan pengaduan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. FPKH berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti melalui proses hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FPKH turut mengingatkan agar penanganan persoalan ini berjalan sejalan dengan komitmen Presiden Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Tidak boleh ada praktik kongkalikong, kompromi, maupun intervensi dari pihak mana pun yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

Kami datang bukan untuk sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi untuk memastikan bahwa uang rakyat dipertanggungjawabkan. Jangan ada yang bermain di belakang layar. Kejati Sultra harus membuktikan bahwa hukum berlaku bagi semua orang, tanpa memandang jabatan dan kekuasaan.

Redaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *