KENDARI,KABENGGA.ID.(19 NOVEMBER 2026) -– Forum Pemerhati Kebijakan Hukum (FPKH) Sulawesi Tenggara menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara. Aksi tersebut merupakan bentuk desakan kepada aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti dugaan persoalan pengelolaan anggaran pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Kabupaten Muna Barat.

Dalam aksi tersebut, FPKH menyoroti temuan kekurangan pada lima paket pekerjaan pembangunan Labkesmas Kabupaten Muna Barat sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2026. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam aksi, temuan tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga ratusan juta rupiah.

Atas persoalan tersebut, FPKH secara tegas mendesak Kejati Sultra untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan tersebut, termasuk mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

FPKH menilai bahwa pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan perlu dilakukan guna memperoleh kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak atas munculnya temuan pemeriksaan tersebut.

Jenderal Lapangan FPKH, Adealfan, menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh hanya berhenti pada pencatatan temuan administrasi. Kejati Sultra harus menelusuri proses pelaksanaan pekerjaan, mekanisme pembayaran, tanggung jawab PPK, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam kegiatan pembangunan tersebut.

“Kami mendesak Kejati Sultra agar segera memanggil dan memeriksa PPK serta mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan sejauh mana tanggung jawab masing-masing pihak terhadap lima paket pekerjaan yang menjadi temuan BPK. Jangan sampai persoalan uang negara ratusan juta rupiah ini dibiarkan tanpa kejelasan,” tegas Adealfan.

Tidak hanya itu, FPKH juga menyoroti dugaan belum disetorkannya denda keterlambatan oleh CV Vintara Mitra Utama Menurut Adealfan, persoalan tersebut harus ditelusuri secara serius, termasuk memastikan apakah kewajiban penyetoran denda keterlambatan telah dipenuhi atau justru masih menjadi tunggakan.

“Kami juga meminta Kejati Sultra menelusuri dugaan belum disetorkannya denda keterlambatan oleh CV Vintara Mitra Utama. Jika memang masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, harus ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Uang daerah tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kepastian,” lanjutnya.

Melalui aksi tersebut, FPKH telah menyampaikan pengaduan kepada Kejati Sultra dan meminta agar seluruh persoalan pembangunan Labkesmas Kabupaten Muna Barat dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan tanpa hambatan.

Adealfan juga menegaskan bahwa aksi demonstrasi tersebut bukanlah akhir dari perjuangan FPKH. Pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap laporan dan dugaan persoalan tersebut sampai terdapat tindak lanjut yang jelas dari aparat penegak hukum.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Teman-teman FPKH akan terus mengawal persoalan ini hingga benar-benar ditindaklanjuti oleh Kejati Sultra. Ini menyangkut uang rakyat, sehingga publik berhak mengetahui bagaimana pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut. Kami ingin ada kepastian hukum, bukan pembiaran,” tutup Adealfan

Redaksi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *