KENDARI,KABENGGA.ID.(19 November 2026). – Lembaga Lingkar Pemikir dan Aktivis Sulawesi Tenggara (LIPAT SULTRA) secara tegas mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) untuk segera mengambil alih penanganan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Tetenggolasa, Kabupaten Konawe Selatan, Tahun Anggaran 2022–2025.
Desakan ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan sekaligus kritik terhadap penanganan laporan dugaan penyimpangan Dana Desa Tetenggolasa yang selama ini berada dalam lingkup penanganan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan (Kejari Konsel).
LIPAT SULTRA menilai bahwa penanganan persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari Kejati Sultra. Pasalnya, apabila laporan dan berbagai informasi serta bahan pendukung yang telah disampaikan tidak memperoleh perkembangan penanganan yang jelas, maka patut dipertanyakan sejauh mana keseriusan dan efektivitas aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
Ketua LIPAT SULTRA, AMANTOMO AMIL, menegaskan bahwa Kejati Sultra tidak boleh membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Menurutnya, pengambilalihan penanganan perkara merupakan langkah yang perlu ditempuh guna memastikan proses penegakan hukum berjalan secara objektif, transparan, profesional, dan akuntabel.
“Kami mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara agar segera mengambil alih penanganan dugaan penyimpangan Dana Desa Tetenggolasa. Kami mempertanyakan keseriusan Kejari Konawe Selatan dalam menindaklanjuti persoalan ini. Jangan sampai laporan masyarakat kehilangan kepastian hanya karena tidak adanya perkembangan penanganan yang transparan,” tegas AMANTOMO AMIL.
Lebih lanjut, LIPAT SULTRA juga menyampaikan tuntutan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Bahkan, LIPAT SULTRA meminta kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejati Sultra untuk mempertimbangkan pencopotan atau pergantian Kepala Kejari Konawe Selatan apabila hasil evaluasi membuktikan adanya kegagalan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab penanganan laporan masyarakat.
Bagi LIPAT SULTRA, penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menerima laporan dan melakukan pencatatan administrasi. Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporan serta kepastian bahwa setiap dugaan penyimpangan penggunaan uang negara diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, LIPAT SULTRA menegaskan beberapa tuntutan:
- Mendesak Kejati Sultra segera mengambil alih penanganan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Tetenggolasa Tahun Anggaran 2022–2025.
- Mendesak Kejati Sultra melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Tetenggolasa selama periode tersebut.
- Meminta Kejaksaan Agung RI dan Kejati Sultra melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Kejari Konawe Selatan serta mempertimbangkan pencopotan apabila ditemukan dasar dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap temuan dan bukti yang relevan secara profesional serta transparan.
- Meminta Kejati Sultra menyampaikan perkembangan penanganan laporan kepada pihak pelapor sesuai ketentuan yang berlaku.
LIPAT SULTRA menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk intervensi terhadap independensi aparat penegak hukum, melainkan bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.
Dana Desa merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa secara serius. Tidak boleh ada ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan maupun pengelolaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menuntut kepastian hukum. Jika Kejari Konawe Selatan tidak mampu memberikan kejelasan atas penanganan persoalan ini, maka sudah sepatutnya Kejati Sultra mengambil alih agar masyarakat tidak terus menunggu tanpa kepastian,” tutup AMANTOMO AMIL.
LIPAT SULTRA
Lingkar Pemikir dan Aktivis Sulawesi Tenggara
Redaksi:
