KENDARI,KABENGGA.ID. -– Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo (DPM FKIP UHO) resmi melayangkan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2025 kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra).

Laporan pengaduan tersebut disampaikan pada 15 November 2026 sebagai bentuk tanggung jawab moral dan partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, serta pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengelolaan anggaran pembangunan fasilitas pelayanan publik.

Laporan DPM FKIP UHO tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang memuat sejumlah catatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu RSUD Kabupaten Buton Tengah.

Berdasarkan dokumen laporan pengaduan, pembangunan gedung tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp141.320.359.000,00 berdasarkan Kontrak Nomor 600.2.10.26.01/SP/KSI/DB/RSUD/III/2025 tertanggal 27 Maret 2025.

DPM FKIP UHO menyoroti sejumlah temuan pemeriksaan BPK RI yang perlu mendapatkan perhatian serius aparat penegak hukum.

Pertama, berdasarkan Tabel 1.42 LHP BPK RI, pekerjaan pembangunan gedung tersebut belum dilakukan serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO), tetapi telah dilakukan pembayaran sebesar Rp134.254.341.050,00 melalui delapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejak 21 Mei 2025 sampai dengan 22 April 2026. Nilai pembayaran tersebut setara dengan 95% dari nilai kontrak.

Kedua, berdasarkan Tabel 1.43 LHP BPK RI, hasil pemeriksaan dokumen progres dan pengujian fisik secara uji petik menemukan adanya perbedaan bobot aktual dengan bobot pekerjaan yang dijadikan dasar pembayaran pada 14 item pekerjaan, meliputi pekerjaan pondasi, lajur dan footplat, serta pekerjaan arsitektur berupa pemasangan dinding bata ringan pada lantai satu hingga lantai tiga.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI mencatat adanya potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp773.022.363,73. Salah satu selisih terbesar ditemukan pada pekerjaan pembesian pondasi raft dengan nilai Rp242.505.736,04.

Ketiga, berdasarkan Tabel 1.44 LHP BPK RI, progres fisik pekerjaan per 14 April 2026 baru mencapai 98,901% dari target 100%, atau mengalami deviasi sebesar -1,099%.

Selain itu, pemeriksaan fisik secara uji petik menemukan ketidaksesuaian antara gambar kerja (shop drawing) dan kondisi lapangan pada 15 item pekerjaan. Beberapa item yang tercatat belum terpasang antara lain Oxygen Generator, Oxygen Buffer Tank, Exhaust, LED Stripe Light, Emergency NiCad Battery, Grid Switch, Electrical Fuel Pump (EFP), dan High Flow Pump (HFP). Pemasangan lampu LED pada Ruang IGD juga ditemukan tidak sesuai dengan gambar kerja.

Atas sejumlah fakta tersebut, DPM FKIP UHO menilai perlu adanya pendalaman oleh aparat penegak hukum untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, verifikasi progres fisik, hingga pencairan anggaran proyek tersebut.

Sekretaris Jenderal DPM FKIP UHO, Muhammad Ilham, menegaskan bahwa laporan pengaduan ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap penggunaan keuangan negara, khususnya anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, temuan BPK RI tersebut tidak boleh berhenti sebatas catatan pemeriksaan administratif. Aparat penegak hukum perlu memastikan apakah potensi kelebihan pembayaran telah ditindaklanjuti atau dikembalikan ke kas daerah, serta mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Atas dasar temuan pemeriksaan BPK RI, kami meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara agar segera menindaklanjuti laporan pengaduan ini melalui proses penyelidikan secara profesional, objektif, dan transparan. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang negara yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan berdasarkan prestasi pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Muhammad Ilham.

Dalam laporan pengaduannya, DPM FKIP UHO secara khusus meminta Kejati Sultra melalui Asisten Tindak Pidana Khusus untuk:

Menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu RSUD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2025.

Melakukan penyelidikan terhadap seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, verifikasi progres fisik, dan pencairan anggaran proyek.

Memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), konsultan perencana dan pengawas, bendahara, serta penyedia jasa pelaksana pekerjaan (KSO C-G).

Berkoordinasi dengan BPK RI, BPKP, Inspektorat, serta ahli teknik konstruksi untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap volume dan mutu pekerjaan sekaligus memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.

Mengamankan seluruh dokumen yang berkaitan dengan proyek, termasuk kontrak dan adendum, laporan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan, dokumen SP2D, gambar kerja (shop drawing), serta dokumen pengawasan.

Memberikan perlindungan hukum kepada pelapor dan menyampaikan perkembangan penanganan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPM FKIP UHO juga menegaskan bahwa angka Rp773.022.363,73 yang dicatat BPK RI merupakan potensi kelebihan pembayaran, bukan kesimpulan final mengenai kerugian keuangan negara maupun bukti bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan nilai kerugian yang nyata serta ada atau tidaknya unsur pidana.

“Jangan sampai persoalan penggunaan anggaran pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan justru mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami meminta Kejati Sultra memberikan perhatian serius terhadap laporan ini dan memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Muhammad Ilham.

DPM FKIP UHO menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan pengaduan tersebut sebagai bagian dari komitmen mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.

DPM FKIP UHO
Mengawal Transparansi, Mengawasi Anggaran, dan Memperjuangkan Kepentingan Redaksi:

Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *