MUNA, KABENGGA.ID.– Belum adanya realisasi perbaikan infrastruktur jalan poros Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, yang menjadi akses penghubung menuju Kecamatan Marobo, hingga saat ini masih menjadi persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Padahal, komitmen atau janji perbaikan jalan tersebut sebelumnya pernah disampaikan oleh Bahrun Labuta pada tahun 2024. Namun, hingga November 2026, masyarakat belum melihat adanya realisasi nyata atas pernyataan tersebut, ujar Damar Bone Tondo
Persoalan ini tidak boleh terus-menerus dibiarkan tanpa kepastian. Sebab, jalan bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menunjang konektivitas perekonomian, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Kerusakan jalan tersebut juga meningkatkan risiko kecelakaan dan menghambat aktivitas masyarakat yang setiap hari bergantung pada akses tersebut.
Ketika musim kemarau tiba, masyarakat harus berhadapan dengan debu yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan. Sementara saat musim hujan, kondisi jalan berubah menjadi kubangan air yang menyerupai kolam sehingga menyulitkan mobilitas kendaraan maupun masyarakat. Kondisi demikian tentu tidak seharusnya terus dialami oleh masyarakat, terlebih jalan tersebut merupakan akses strategis yang menghubungkan wilayah antarkecamatan.
Kami memahami bahwa pemerintah saat ini dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran yang turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Namun, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu melakukan evaluasi dan penentuan skala prioritas anggaran dengan mempertimbangkan tingkat urgensi serta dampak langsung pembangunan terhadap kehidupan masyarakat.
Damar Bone Tondo juga menyampaikan Dalam hal ini, Bupati Muna, Bahrun Labuta, perlu mengambil langkah konkret dengan membuka ruang koordinasi dan komunikasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Gubernur, serta anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara untuk memperjuangkan dukungan pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat. Upaya mencari alternatif sumber pendanaan harus menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjawab persoalan infrastruktur yang belum terselesaikan.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Muna, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), harus memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai status penanganan jalan poros Desa Bone Tondo menuju Kecamatan Marobo.
Masyarakat berhak mengetahui apakah ruas jalan tersebut telah masuk dalam usulan program pembangunan melalui anggaran pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Jika sudah diusulkan, bagaimana perkembangan dan tindak lanjutnya? Jika belum, apa kendala yang menyebabkan belum adanya pengusulan dan langkah konkret dari pemerintah daerah?
Transparansi tersebut penting agar masyarakat tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian. Jangan sampai persoalan yang telah lama disuarakan hanya berhenti pada janji, pembahasan, dan wacana tanpa kejelasan tindak lanjut.
Bupati Muna sesekali harus turun langsung ke desa-desa, khususnya wilayah yang selama ini menghadapi persoalan pembangunan infrastruktur. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi perlu melihat secara langsung kondisi di lapangan dan mendengarkan keluhan masyarakat yang setiap hari harus berhadapan dengan akses jalan yang rusak.
Masyarakat Bone Tondo tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan perhatian, pemerataan pembangunan, dan kepastian bahwa kebutuhan dasar mereka menjadi bagian dari prioritas pemerintah. Jangan sampai masyarakat di wilayah pedesaan terus merasakan kesenjangan pembangunan akibat lambatnya penanganan infrastruktur.
Pada akhirnya, pemerintah tidak hanya dituntut untuk menyampaikan komitmen pembangunan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan janji tersebut memiliki tindak lanjut yang jelas. Tutup Damar Bone Tondo.
Redaksi:
