KENDARI,KABENGGA.ID.(18 November 2026). -– Konsorsium Mahasiswa Sulawesi Tenggara (KMS Sultra) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara segera mengambil langkah hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran belanja makan dan minum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

Ketua Konsorsium Mahasiswa Sulawesi Tenggara, Ahmad Reyhan, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Dugaan kelebihan pembayaran, penyimpangan belanja natura, hingga indikasi pembayaran tumpang tindih merupakan persoalan serius yang harus dibuka secara terang-benderang melalui mekanisme penegakan hukum.

Berdasarkan data dan materi yang menjadi dasar gerakan KMS Sultra, terdapat sejumlah dugaan penyimpangan anggaran yang perlu mendapatkan pemeriksaan aparat penegak hukum, yakni:

  1. Dugaan kelebihan pembayaran belanja makan dan minum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp146.850.000.
  2. Dugaan kelebihan pembayaran belanja makan dan minum Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28.748.400.
  3. Dugaan penyimpangan belanja natura rumah pribadi sebesar Rp79.080.000.
  4. Dugaan kelebihan pembayaran pada Toko ARC sebesar Rp96.518.400.
  5. Indikasi pembayaran tumpang tindih sebesar Rp45.132.000.

Menurut Ahmad Reyhan, akumulasi nilai dari lima pos tersebut mencapai Rp396.328.800. Angka ini bukan perkara kecil dan harus menjadi perhatian serius Kejati Sultra untuk memastikan apakah terdapat kerugian keuangan daerah, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta bagaimana proses pertanggungjawaban anggaran tersebut dilaksanakan.

NAMA MANTAN SEKDA DAN BENDAHARA BERINISIAL AJ DIMINTA DIPERIKSA

KMS Sultra secara khusus meminta Kejati Sultra menelusuri keterlibatan dan tanggung jawab pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran tersebut, termasuk mantan Sekretaris Daerah dan pihak bendahara Kabupaten Buton berinisial AJ sebagaimana menjadi perhatian dalam materi pengaduan.

KMS Sultra menegaskan bahwa pemeriksaan tidak boleh berhenti pada dokumen administratif semata. Aparat penegak hukum perlu menelusuri aliran anggaran, mekanisme pencairan, bukti transaksi, kesesuaian volume pekerjaan, penerima pembayaran, hingga pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari penggunaan anggaran tersebut.

“Kami tidak ingin persoalan ini hanya berakhir sebagai tumpukan dokumen di atas meja penyidik. Kami meminta Kejati Sultra membongkar seluruh rangkaian pengelolaan anggaran, memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan memastikan apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan daerah. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus dilanjutkan tanpa pandang bulu,” tegas Ahmad Reyhan.

KEJATI SULTRA JANGAN MEMBIARKAN PERSOALAN INI BERLARUT-LARUT

Menurut KMS Sultra, anggaran pemerintah daerah bersumber dari uang publik yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi ruang yang tidak transparan dalam pengelolaan maupun pertanggungjawabannya.

Oleh karena itu, KMS Sultra meminta Kejati Sultra melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen pertanggungjawaban belanja makan dan minum, termasuk LPJ, SPJ, kuitansi, nota, kontrak, bukti pembayaran, serta dokumen pendukung lainnya.

Selain itu, pemeriksaan khusus terhadap Toko ARC juga dinilai penting guna memastikan kesesuaian transaksi, nilai pembayaran, barang atau jasa yang diterima, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proses pengadaan dan pembayaran.

KMS Sultra juga meminta agar seluruh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran tersebut, mulai dari mantan Sekda, bendahara, PPK, pejabat pengadaan, pihak penyedia, hingga pihak lain yang mengetahui proses tersebut, dimintai keterangan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

“Jangan sampai uang rakyat dipertanggungjawabkan hanya melalui angka-angka di atas kertas, sementara kebenaran transaksi dan penggunaan anggarannya tidak pernah diuji secara serius. Kami ingin ada kepastian hukum, transparansi, dan pertanggungjawaban yang jelas,” lanjutnya.

AKSI DEMONSTRASI, PELAPORAN, DAN PELIPUTAN MEDIA

Sebagai bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Konsorsium Mahasiswa Sulawesi Tenggara akan menggelar aksi demonstrasi, pelaporan, dan peliputan media pada:

Hari/Tanggal: Rabu–Kamis, 18–19 November 2026.

Rute aksi:

  • Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
  • DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam gerakan tersebut, KMS Sultra membawa sejumlah tuntutan:

  1. Mendesak Kejati Sultra segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran belanja makan dan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
  2. Mendesak Kejati Sultra mengusut dugaan kelebihan pembayaran sebesar Rp146.850.000 pada Tahun Anggaran 2024 dan Rp28.748.400 pada Tahun Anggaran 2025 serta memastikan kebenaran perhitungan dan status kerugian keuangan daerah.
  3. Mendesak pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan belanja natura rumah pribadi sebesar Rp79.080.000.
  4. Mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja makan dan minum untuk memastikan tidak terdapat rekayasa administrasi maupun transaksi yang tidak sesuai dengan realisasi.
  5. Mendesak pemeriksaan khusus terhadap Toko ARC atas dugaan kelebihan pembayaran sebesar Rp96.518.400.
  6. Mendesak penelusuran indikasi pembayaran tumpang tindih sebesar Rp45.132.000 guna memastikan tidak terdapat pembayaran ganda.
  7. Mendesak Kejati Sultra memanggil dan memeriksa seluruh pihak terkait, termasuk mantan Sekda, bendahara, PPK, pejabat pengadaan, pihak penyedia, dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran tersebut.

KONTROL SOSIAL TIDAK AKAN BERHENTI PADA SERUAN

Ahmad Reyhan menegaskan bahwa gerakan KMS Sultra bukan sekadar menyampaikan kritik di ruang publik. Gerakan ini diarahkan untuk mendorong keterbukaan informasi, pemeriksaan dokumen, pelaporan resmi, dan pengawasan terhadap tindak lanjut aparat penegak hukum.

KMS Sultra juga meminta DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menjalankan fungsi pengawasan dengan memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami datang bukan untuk menghakimi siapa pun. Namun, kami juga tidak akan membiarkan dugaan penyimpangan anggaran publik berlalu tanpa kejelasan. Hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan berdasarkan jabatan, kedekatan, maupun kekuasaan. Jika memang tidak ada pelanggaran, buktikan melalui pemeriksaan yang transparan. Namun, jika ditemukan tindak pidana, kami mendesak agar seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku.”

Ia menambahkan, uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Tidak boleh ada ruang impunitas bagi siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya.

“Bagi kami, persoalan ini bukan semata-mata tentang angka Rp396 juta. Ini tentang integritas pengelolaan keuangan daerah, kepercayaan masyarakat, dan keberanian aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti setiap dugaan penyimpangan. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan kepastian hukum,” tutup Ahmad Reyhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *