KENDARI,KABENGGA.ID. (11 NOVEMBER 2026). – Gerakan Pemuda Muna Barat (GPM MUBAR) secara resmi memasukkan laporan pengaduan masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra), Rabu (11/11/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025, khususnya pada Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Langkah ini merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus upaya mendorong aparat penegak hukum agar memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan pengelolaan anggaran daerah yang telah terungkap dalam dokumen hasil pemeriksaan BPK.
Berdasarkan dokumen pemeriksaan BPK yang menjadi dasar laporan pengaduan, ditemukan sejumlah persoalan, mulai dari dugaan kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan pembayaran pada sejumlah paket pekerjaan, ketidaklengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan belanja makan minum di sejumlah Puskesmas, hingga pembayaran jasa personel konsultansi yang tidak terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Selain itu, terdapat persoalan pertanggungjawaban biaya operasional pendampingan keluarga berisiko stunting serta enam paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan BPBD yang di duga mengalami keterlambatan penyelesaian tetapi belum dikenakan denda sesuai ketentuan kontrak.
Secara khusus, BPK mencatat kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan pada 12 paket sebesar Rp282,94 juta, dengan sisa yang belum disetorkan sebesar Rp265,02 juta. Sementara itu, persoalan denda keterlambatan enam paket pekerjaan mencapai Rp630,17 juta, yang terdiri atas kekurangan penerimaan daerah dan potensi kekurangan penerimaan daerah.
Temuan lainnya meliputi pertanggungjawaban biaya transportasi lokal pada 14 Puskesmas sebesar Rp355 juta, belanja makan dan minum sebesar Rp106,87 juta, pembayaran personel konsultansi yang tidak terlibat sebesar Rp42 juta, serta pertanggungjawaban biaya operasional pendampingan keluarga berisiko stunting sebesar Rp289,18 juta. BPK juga mengungkap potensi kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan lainnya sebesar Rp220,59 juta pada Dinas Kesehatan dan BPBD.
Berbagai temuan tersebut dinilai perlu mendapatkan pendalaman lebih lanjut, khususnya terkait proses pelaksanaan kegiatan, mekanisme pencairan anggaran, kelengkapan pertanggungjawaban, serta tanggung jawab pejabat dan pihak penyedia yang terlibat.
RISKI MARHAENIS: JANGAN BIARKAN TEMUAN BPK HANYA MENJADI CATATAN ADMINISTRATIF
Riski Marhaenis, perwakilan GPM MUBAR, menegaskan bahwa berbagai temuan pemeriksaan BPK tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Menurutnya, diperlukan keseriusan aparat penegak hukum untuk memastikan apakah terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan maupun perbuatan melawan hukum di balik persoalan pengelolaan anggaran tersebut.
“Ini bukan sekadar persoalan angka di atas kertas. Ini menyangkut uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika BPK menemukan berbagai persoalan dalam pengelolaan anggaran daerah, maka sudah seharusnya ada langkah serius untuk menelusuri bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat indikasi perbuatan melawan hukum,” tegas Riski.
Ia juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK tidak boleh hanya berakhir sebagai dokumen formalitas maupun rekomendasi administratif tanpa adanya kejelasan tindak lanjut.
“Jangan sampai temuan BPK hanya menjadi catatan pemeriksaan yang setiap tahun muncul, tetapi tidak memberikan kepastian mengenai pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Kami ingin melihat keseriusan aparat penegak hukum dalam memastikan setiap persoalan yang berindikasi pidana benar-benar ditindaklanjuti,” lanjutnya.
Menurut Riski, pemasukan laporan pengaduan melalui PTSP Kejati Sultra merupakan langkah konkret GPM MUBAR untuk meminta adanya pendalaman terhadap sejumlah temuan tersebut.
“Hari ini kami sudah memasukkan laporan pengaduan secara resmi melalui PTSP Kejati Sultra. Harapan kami, laporan ini tidak berhenti pada tahap penerimaan administrasi, tetapi benar-benar ditelaah dan ditindaklanjuti secara profesional. Kami berharap Kejati Sultra lebih serius dalam menangani persoalan ini, termasuk menelusuri dokumen pertanggungjawaban, aliran anggaran, serta meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan temuan tersebut,” ujarnya.
GPM MUBAR BERHARAP KEJATI SULTRA TUNJUKKAN KESERIUSAN
GPM MUBAR menilai bahwa Kejati Sultra memiliki peran penting dalam memastikan berbagai temuan pemeriksaan BPK tersebut memperoleh kejelasan tindak lanjut dari aspek hukum.
Oleh karena itu, GPM MUBAR secara khusus menyampaikan sejumlah desakan kepada Kejati Sultra:
- Mendesak Kejati Sultra segera melakukan telaah dan pendalaman terhadap laporan pengaduan masyarakat terkait temuan pemeriksaan BPK TA 2025 pada Dinas Kesehatan dan BPBD Kabupaten Muna Barat.
- Mendesak Kejati Sultra memanggil dan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk PA/KPA, PPK, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan pejabat terkait apabila diperlukan dalam proses pendalaman.
- Mendesak Kejati Sultra menelusuri dugaan penyimpangan penggunaan anggaran serta memastikan setiap temuan yang mengandung indikasi tindak pidana korupsi diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Riski Marhaenis kembali menegaskan bahwa GPM MUBAR akan terus mengawal laporan pengaduan tersebut dan berharap Kejati Sultra memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang telah dilaporkan.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun dan tidak bermaksud mendahului proses hukum. Namun, kami ingin memastikan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan tanpa kejelasan. Harapan kami, Kejati Sultra mampu menunjukkan komitmen dan keberanian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap penegakan hukum justru semakin menurun karena laporan masyarakat tidak mendapatkan respons yang serius,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab bersama. Setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
GPM MUBAR menegaskan bahwa laporan ini disampaikan berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan BPK dan bukan merupakan kesimpulan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, diperlukan proses penelaahan, klarifikasi, dan pendalaman secara objektif oleh aparat penegak hukum.
UANG RAKYAT HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN! TEMUAN BPK JANGAN BERHENTI DI ATAS KERTAS!.(Redaksi).