KENDARI, KABENGGA.ID — Perkara gugatan lingkungan terhadap PT WIN memasuki babak baru. Setelah majelis hakim menolak eksepsi para tergugat terkait kompetensi absolut pengadilan, perkara tersebut kini berlanjut ke tahap pembuktian. Keputusan ini menjadi titik penting dalam proses persidangan, sekaligus membuka jalan bagi para pihak untuk mengajukan bukti guna memperkuat dalil masing-masing di hadapan majelis hakim.
Ketua Forum Alam Nusantara (FAN) Sulawesi Tenggara, Fatahillah, S.H., M.H., menyampaikan perkembangan tersebut kepada Kabengga.id, Jumat (9/10/2026) Menurut dia, penolakan eksepsi para tergugat menunjukkan bahwa keberatan mengenai kewenangan pengadilan tidak menghalangi perkara untuk berlanjut ke tahap berikutnya. Meski demikian, substansi gugatan dan kebenaran dalil yang diajukan para pihak tetap harus diuji melalui proses pembuktian di persidangan.
Dalam proses jawab-menjawab, para tergugat sebelumnya mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa perkara tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari. Salah satu dasar yang mereka persoalkan ialah petitum gugatan penggugat yang meminta agar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT WIN dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Perbedaan pandangan tersebut kemudian menjadi bagian dari perdebatan hukum yang harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan.
FAN, sebagai pihak penggugat, memiliki penafsiran berbeda terhadap rumusan petitum tersebut. Fatahillah menjelaskan bahwa permintaan agar suatu keputusan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tidak serta-merta identik dengan permintaan untuk menyatakan keputusan itu batal demi hukum. Menurut penjelasan FAN, kedua frasa tersebut memiliki perbedaan makna yang perlu dicermati dalam konteks gugatan yang diajukan. Namun, penilaian mengenai konsekuensi hukumnya tetap menjadi ranah majelis hakim berdasarkan argumentasi, bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Persoalan ini membuat persidangan PT WIN tak hanya berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai kewenangan mengadili, tetapi juga menempatkan isu perlindungan lingkungan dalam proses pengujian hukum. Setelah eksepsi ditolak, perhatian berikutnya tertuju pada tahap pembuktian: apa saja dalil yang dapat dibuktikan penggugat, bagaimana para tergugat memberikan tanggapan, serta bagaimana majelis hakim menilai seluruh fakta yang terungkap selama persidangan. Pada tahap inilah argumentasi hukum setiap pihak akan diuji secara lebih mendalam.
Fatahillah menegaskan, FAN akan terus memperjuangkan kepentingan pelestarian lingkungan melalui jalur hukum. Ia mengakui perkara tersebut melibatkan pihak-pihak dengan posisi dan kapasitas berbeda, termasuk pemerintah pusat dan perusahaan swasta. Bagi FAN, perbedaan kekuatan maupun kedudukan para pihak tidak boleh mengurangi pentingnya proses hukum yang terbuka, objektif, dan berorientasi pada penegakan aturan. Meski demikian, seluruh dalil dalam gugatan tetap harus dibuktikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Lebih jauh, FAN berharap perkara ini dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha pertambangan agar menempatkan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan sebagai bagian penting dari kegiatan operasional. Menurut FAN, kegiatan pertambangan tidak semestinya hanya dinilai dari sisi produksi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kepatuhan terhadap perizinan, kewajiban pengelolaan lingkungan, serta tanggung jawab atas dampak kegiatan usaha. Harapan tersebut menjadi pesan yang ingin disampaikan FAN melalui gugatan yang kini memasuki tahap pembuktian.
Meski demikian, perkembangan perkara ini belum dapat dimaknai sebagai penetapan bahwa PT WIN terbukti melakukan pelanggaran lingkungan ataupun bahwa IUP OP perusahaan tersebut telah dinyatakan tidak sah. Penolakan eksepsi merupakan keputusan mengenai keberatan atas kewenangan mengadili, bukan putusan akhir atas pokok perkara. Tahap pembuktian akan menjadi bagian penting untuk menguji dalil dan bantahan para pihak, sementara hasil akhirnya tetap bergantung pada pertimbangan majelis hakim. Kabengga.id membuka ruang bagi PT WIN maupun pihak tergugat lainnya untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab guna menjaga keberimbangan informasi serta memenuhi prinsip praduga tak bersalah./DR.