KONAWE SELATAN,KABENGGA.ID. (29 Juli 2026) — Pendidikan politik di tingkat desa tidak cukup berhenti pada penyampaian teori di ruang seminar. Pengetahuan politik harus mendorong masyarakat memahami hak dan kewajibannya, berani menyampaikan aspirasi, serta terlibat dalam menentukan arah pembangunan di lingkungannya.
Semangat itu diwujudkan mahasiswa KKN Reguler Batch II Universitas Halu Oleo (UHO) melalui kegiatan Dialog Publik dan Rembuk Warga di Aula Balai Desa Teporombua, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, Rabu (29/7/2026).
Mengusung tema “Membangun Kesadaran Politik dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Demokratis, Partisipatif, Transparan, dan Berkelanjutan”, kegiatan ini dihadiri Kepala Desa Teporombua Karman Riswanto, jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, hingga warga setempat.
Yang membedakan kegiatan ini adalah pendekatannya. Mahasiswa tidak hanya memberikan materi pendidikan politik, tetapi juga membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan dan kebutuhan pembangunan yang mereka hadapi.
Politik Tidak Berhenti pada Pemilu
Dalam pemaparannya, Alfit Patamosomba, Koordinator Desa (Kordes) KKN UHO sekaligus mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap politik.
“Politik selama ini kerap dipahami sebatas pemilu, partai politik, kampanye, dan perebutan kekuasaan. Padahal, politik juga hadir dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika masyarakat terlibat dalam proses menentukan kepentingan bersama,” ujarnya.
Ketika masyarakat bermusyawarah soal pembangunan jalan, menyampaikan kebutuhan air bersih, menentukan prioritas pembangunan, atau mengawasi penggunaan anggaran desa, di dalamnya terdapat proses politik.
“Politik bukan hanya tentang siapa yang kita pilih ketika pemilu. Politik juga tentang bagaimana kita ikut menentukan keputusan yang menyangkut kehidupan kita bersama,” tegas Alfit.
Ia menekankan, pendidikan politik seharusnya melahirkan masyarakat yang sadar untuk berpartisipasi. Pengetahuan melahirkan kesadaran. Kesadaran melahirkan kepedulian. Kepedulian mendorong partisipasi. Dan partisipasi yang sehat memperkuat demokrasi.
Dari Pendidikan Politik Menjadi Aspirasi Nyata
Seminar kemudian dikembangkan menjadi ruang rembuk warga. Mahasiswa membagikan Lembar Aspirasi Infrastruktur untuk menghimpun kebutuhan pembangunan yang dianggap penting dan mendesak di masing-masing wilayah.
Sejumlah aspirasi yang dihimpun antara lain terkait jalan usaha tani, fasilitas air bersih, penerangan atau lampu jalan, serta kebutuhan infrastruktur lainnya.
Aspirasi tersebut direkapitulasi secara sistematis oleh mahasiswa. “Kami tidak ingin forum ini hanya menjadi ruang dengar satu arah atau formalitas. Lembar aspirasi tertulis ini menjadi instrumen partisipasi politik di tingkat desa. Setiap kebutuhan warga kami rangkum agar pemerintah desa memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan riil masyarakat,” ujar Alfit.
Kepala Desa Buka Ruang Transparansi
Dialog publik ini juga menjadi ruang komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Kepala Desa Teporombua, Karman Riswanto, memaparkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Keterbukaan informasi dinilai penting untuk membangun kepercayaan. Dalam demokrasi desa, masyarakat perlu mendapat ruang untuk mengetahui, memberi masukan, dan mengawasi proses pembangunan sesuai mekanisme yang berlaku.
Aspirasi Warga Diserahkan ke Pemerintah Desa
Setelah dihimpun dan direkapitulasi, dokumen aspirasi diserahkan secara simbolis oleh mahasiswa KKN UHO kepada Kepala Desa Teporombua. Penyerahan ini menjadi titik penting karena menunjukkan dialog tidak berhenti saat acara selesai.
Kepala Desa menyambut baik inisiatif tersebut. Rekapitulasi aspirasi diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan desa dan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Demokrasi Harus Dimulai dari Desa
Bagi Alfit, pendidikan politik adalah membuat masyarakat memahami bahwa keputusan pemerintah berdampak langsung pada kehidupan mereka.
“Masyarakat yang sadar politik adalah masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya, mampu menilai informasi, berani menyampaikan aspirasi, dan mau terlibat dalam menentukan masa depan lingkungannya,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemuda. “Kalau pemuda hanya menjadi penonton, masa depan desa akan ditentukan oleh orang lain. Tetapi ketika pemuda mau terlibat, mereka bukan hanya membicarakan masa depan desa, melainkan ikut menentukan masa depan itu.”
Dari Suara Warga untuk Masa Depan Desa
Kegiatan Dialog Publik dan Rembuk Warga ini menjadi upaya mahasiswa KKN Reguler Batch II UHO mempertemukan pengetahuan akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Prosesnya menggambarkan alur pendidikan politik: pengetahuan → kesadaran → kepedulian → partisipasi → aspirasi → kebijakan.
“Pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya infrastruktur. Pembangunan juga ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam menentukan apa yang dibutuhkan dan mengawal hasilnya,” tutup Alfit.
“Suara masyarakat jangan hanya didengar. Suara masyarakat harus memiliki ruang untuk dipertimbangkan dalam proses pembangunan.”
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama mahasiswa KKN UHO, pemerintah desa, dan masyarakat di Aula Balai Desa Teporombua.
#KKNRegulerBatchIIUHO #KKNMengabdi #PendidikanPolitik #DesaTeporombua #UHO #KonaweSelatan #DemokrasiDesa