BOMBANA — Ketua Satgas Tani Merdeka Indonesia (TMI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Andhy Ardian, mendorong percepatan program digitalisasi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Gagasan tersebut ditawarkan untuk Kabupaten Bombana sekaligus seluruh desa di Sultra sebagai langkah membangun basis data pertanian yang akurat, terukur, dan dapat menjadi pijakan dalam menentukan kebijakan pembangunan.
Andhy menilai, digitalisasi desa tidak boleh berhenti pada penyediaan jaringan internet. Lebih dari itu, teknologi harus mampu membantu pemerintah mengetahui kondisi riil masyarakat dan sektor pertanian hingga tingkat desa. Melalui sistem pendataan yang terintegrasi, profil petani, luas dan kondisi lahan, komoditas serta berbagai persoalan pertanian dapat dipetakan secara by name, by address.
Program pertama yang didorong adalah Konektivitas Mandiri, khususnya untuk menjawab persoalan blank spot dan keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah. Infrastruktur dan tata kelola jaringan internet desa diharapkan dapat dikelola secara mandiri melalui BUMDes. Dengan konsep tersebut, internet tidak lagi dipandang sekadar sebagai komoditas konsumsi, tetapi menjadi aset desa yang dapat mendukung pelayanan publik sekaligus membuka peluang kemandirian ekonomi masyarakat.
Program kedua adalah Pendataan Mikro Desa melalui Sistem Informasi Data Mikro (SITAKRO). Sistem ini diarahkan untuk memetakan potensi lokal, kondisi sosial-ekonomi warga hingga profil pertanian secara presisi. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar pemerintah dalam mengetahui kebutuhan setiap wilayah, termasuk menentukan intervensi pertanian secara lebih tepat sasaran.
“Kalau data desa akurat, kita bisa mengetahui kondisi pertanian secara nyata. Kita bisa melihat siapa petaninya, di mana lahannya, apa komoditasnya dan apa persoalan yang dihadapi,” ujar Andhy dalam rapat kerja Tani Merdeka Indonesia bersama petani di Bombana.
Program ketiga yang diusulkan yakni Aplikasi Layanan Desa Berbasis SITAKRO. Data mikro yang telah dihimpun tidak hanya menjadi arsip digital, tetapi dikonversikan menjadi instrumen pelayanan publik. Layanan surat-menyurat dan administrasi kependudukan, misalnya, dapat dilakukan secara daring sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, transparan dan tidak berbelit.
Tak kalah penting, sistem tersebut dapat dikembangkan menjadi kanal pengaduan masyarakat di setiap desa. Persoalan warga dapat disampaikan dan dipantau secara terstruktur, termasuk keluhan petani terkait sarana produksi, irigasi, kondisi lahan, akses pasar maupun persoalan lain yang menghambat produktivitas. Dengan demikian, pemerintah desa memiliki data sekaligus kanal komunikasi langsung untuk merespons persoalan masyarakat.
Gagasan tersebut turut memperkuat citra Andhy Ardian sebagai figur yang dinilai memiliki gaya kepemimpinan komunikatif dan dekat dengan kalangan petani. Bagi sebagian masyarakat Bombana, pendekatan yang mengedepankan dialog dan keberpihakan terhadap persoalan rakyat dinilai menjadi warna kepemimpinan yang dirindukan. Namun, bagi Andhy, digitalisasi desa harus dibuktikan melalui program yang benar-benar memberikan manfaat, bukan sekadar wacana.ujarnya,kepada media ini,sabtu 29/8/26.
Andhy menegaskan, apabila sistem tersebut dapat diterapkan secara konsisten, pemerintah akan memiliki gambaran pertanian Sultra yang jauh lebih utuh dari tingkat desa. Data yang akurat akan membantu menentukan program, mengukur kebutuhan, mengevaluasi bantuan dan merespons persoalan petani secara lebih cepat dan tepat sasaran. Bagi TMI Sultra, desa yang memiliki data kuat dan layanan digital yang berjalan bukan hanya lebih modern, tetapi juga memiliki modal penting untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat.