JAKARTA,KABENGGA.ID. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, diamankan bersama 20 orang lainnya dalam operasi yang digelar di sejumlah lokasi pada Rabu (29/7/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan total 21 orang diamankan dalam operasi tersebut. Lima orang ditangkap di Jakarta, sementara 16 lainnya diamankan di wilayah Pemalang dan Purworejo, Jawa Tengah.
“Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang. Lima orang diamankan di Jakarta,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Rinciannya, 15 orang diamankan di Pemalang dan satu orang di Purworejo. Dari seluruh pihak yang diamankan, 12 orang akan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK untuk menentukan keterlibatan masing-masing.
“Adapun dari 21 orang tersebut, nantinya 12 orang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung KPK Merah Putih,” kata Budi.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan operasi senyap yang menjerat Bupati Pemalang tersebut. Meski demikian, lembaga antirasuah itu masih menutup rapat detail perkara yang menjadi dasar pelaksanaan OTT.
“Benar,” ujar Fitroh singkat saat dikonfirmasi wartawan.
Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita uang tunai lebih dari Rp2 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diusut. Bupati Anom diketahui telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.
Hingga saat ini, seluruh pihak yang diamankan masih berstatus sebagai terperiksa. Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Kasus ini kembali menambah daftar kepala daerah yang berurusan dengan KPK melalui mekanisme OTT, sekaligus menjadi sorotan publik terkait komitmen pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Publik kini menunggu pengumuman resmi KPK mengenai konstruksi perkara, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi operasi tersebut.(**).