Kendari – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengakui pemangkasan anggaran pada tahun 2026 berdampak langsung terhadap program penguatan literasi, terutama penyaluran buku ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil yang masih minim akses bacaan bermutu.
Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menyebut penurunan anggaran yang drastis membuat sejumlah program literasi tidak dapat berjalan optimal.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Kamis 16 Juli 2026, Aminudin menjelaskan anggaran Perpusnas tahun 2026 hanya sebesar Rp377,9 miliar, hampir setengah dari anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp721 miliar. Kondisi tersebut berdampak pada program prioritas seperti bantuan bacaan untuk perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, hingga puskesmas, serta penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk penguatan sarana perpustakaan di daerah.
Meski demikian, Perpusnas tetap berkomitmen menjalankan mandat pembangunan literasi nasional. Upaya yang dilakukan antara lain penyesuaian target kinerja bersama Kementerian PPN/Bappenas, penguatan pendampingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), serta pengembangan program Relawan Literasi Masyarakat (Relima).
Selain itu, Perpusnas juga memperluas kolaborasi pendanaan dengan kementerian terkait, komunitas, lembaga filantropi, dan mitra internasional guna menjaga keberlanjutan program, termasuk pelestarian naskah kuno di sejumlah daerah.
Di sisi lain, Perpusnas mencatat capaian positif dalam pengelolaan anggaran tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp583,26 miliar atau 98,93 persen dari pagu efektif. Bahkan, lembaga tersebut kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama sepuluh tahun berturut-turut.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi kinerja tersebut, namun menegaskan bahwa pengurangan anggaran berpotensi memengaruhi pembangunan literasi nasional sehingga perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran ke depan. (redaksi)