KENDARI,KABENGGA.ID. – Beredarnya video viral yang memuat pernyataan mengenai dugaan adanya oknum jaksa yang kerap meminta proyek kepada kepala daerah menuai sorotan. Aktivis Sulawesi Tenggara (Sultra), Ados Nuklir, mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas internal segera turun tangan untuk mengusut kebenaran informasi yang telah beredar luas di ruang publik tersebut.
Menurut Ados, isu yang menyeret institusi penegak hukum tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Ia menilai, apabila pernyataan yang beredar dalam video tersebut terbukti benar dan didukung alat bukti yang sah, maka dugaan praktik tersebut berpotensi mencederai integritas penegakan hukum, merusak prinsip pemerintahan yang bersih, serta memunculkan konflik kepentingan antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
“Publik berhak memperoleh kepastian. Setiap pernyataan yang sudah disampaikan ke ruang publik harus ditindaklanjuti secara profesional. Jangan sampai isu ini berhenti sebagai konsumsi media sosial tanpa ada upaya untuk mengungkap kebenarannya,” kata Ados, Minggu (5/7/2026).
Ia menegaskan, lembaga yang berwenang perlu segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara terbuka terhadap seluruh pihak yang disebut dalam video maupun pihak yang menyampaikan pernyataan tersebut. Menurutnya, langkah itu penting agar tidak terjadi fitnah terhadap pihak yang tidak bersalah, sekaligus memastikan bahwa apabila ditemukan pelanggaran, proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif dan tanpa pandang bulu.
Ados juga mengingatkan bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penyelenggara pemerintahan semata. Aparat penegak hukum yang diduga menyalahgunakan kewenangannya, kata dia, juga harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kita semua berkepentingan menjaga marwah institusi penegak hukum. Karena itu, dugaan seperti ini harus diuji melalui proses hukum yang transparan, independen, dan akuntabel. Jangan ada yang kebal hukum, tetapi jangan pula ada yang dihakimi hanya berdasarkan opini tanpa pembuktian,” tegasnya.
Ia pun mengajak masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, pengawalan publik harus dilakukan secara kritis dan objektif agar proses penegakan hukum berlangsung secara adil dan berintegritas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak kejaksaan terkait video viral tersebut maupun dugaan yang disampaikan. Karena itu, seluruh informasi yang beredar masih berupa dugaan dan memerlukan pembuktian melalui mekanisme hukum yang berlaku.**