JAKARTA,KABENGGA.ID. – Dugaan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi sorotan publik dinilai harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola program strategis nasional.
Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy (IPP), Aldi Pradana, mengatakan Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang memiliki tujuan mulia karena berfokus pada peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, munculnya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya menunjukkan masih adanya celah yang perlu dibenahi dalam sistem pengawasan program.
Menurut Aldi, MBG merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena itu, setiap indikasi penyalahgunaan anggaran harus ditindak secara serius agar tidak merusak tujuan besar program tersebut.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi masa depan bangsa. Sangat disayangkan apabila terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” kata Aldi dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Ia menilai persoalan yang muncul saat ini tidak boleh dilihat hanya sebagai tindakan oknum semata, melainkan juga sebagai indikator adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian program.
Dengan besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah serta luasnya cakupan penerima manfaat di berbagai daerah, Aldi menilai MBG memiliki risiko penyimpangan yang cukup tinggi apabila tidak didukung oleh mekanisme pengawasan yang ketat dan berkelanjutan.
“Kita tentu mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Namun, komitmen tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat. Percepatan program harus berjalan seiring dengan transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Aldi mendorong pemerintah melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari proses pengadaan, distribusi makanan, hingga pelaporan penggunaan anggaran. Menurutnya, keterbukaan informasi kepada publik menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Selain itu, ia meminta aparat penegak hukum mengusut setiap dugaan penyimpangan secara profesional dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program-program prioritas pemerintah.
“Jangan sampai kasus ini mengurangi kepercayaan publik terhadap tujuan besar Program Makan Bergizi Gratis. Yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aldi menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang diserap atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas tata kelola serta integritas pelaksanaannya.
Ia berharap kasus yang tengah mencuat dapat menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam setiap program yang menggunakan anggaran negara.
“Program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak boleh tercoreng oleh tindakan segelintir oknum. Ini harus menjadi momentum evaluasi agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Aldi.(redaksi).