BOMBANA, KABENGGA. ID. — Gelombang kemarahan tenaga kesehatan akhirnya pecah di Kabupaten Bombana. Ratusan massa dari Forum Nakes Bersatu Bombana menggeruduk Kantor Dinas Kesehatan dan Gedung DPRD Bombana, Selasa (19/5/2026), menuntut perbaikan kesejahteraan yang dinilai kian memprihatinkan.
Aksi besar ini melibatkan gabungan organisasi profesi kesehatan mulai dari PPNI, IBI, PERSAGI, PAFI, PATELKI, PAEI, IAI, PTGMI hingga HAKLI. Mereka turun ke jalan membawa satu pesan keras: tenaga kesehatan merasa terus diperas tenaga dan pengabdian, tetapi hak mereka diabaikan.
Sorotan paling tajam muncul saat massa membandingkan besaran honor dokter dengan tenaga kesehatan lain yang dinilai timpang.
“Dokter hanya sebentar bertemu pasien, honornya sampai Rp9 juta dari APBD. Kami yang hampir 24 jam menjaga pasien cuma digaji Rp750 ribu. Ini bukan lagi kesenjangan, ini ketidakadilan,” teriak salah satu orator yang disambut gemuruh massa.
Pernyataan itu langsung menjadi simbol kekecewaan mendalam para nakes yang merasa berada di garis depan pelayanan kesehatan, tetapi justru tertinggal dalam kesejahteraan.
Dalam pernyataan sikapnya, Forum Nakes Bersatu menegaskan aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan jeritan profesi yang selama ini memikul beban pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami berdiri di garis depan menjaga nyawa tanpa mengenal waktu. Tapi hak dasar kami terus diabaikan,” tegas perwakilan massa.
Mereka menyampaikan tujuh tuntutan utama, mulai dari evaluasi sistem penggajian, pemerataan tenaga medis, percepatan status honorer dan paruh waktu, jaminan kesehatan bagi nakes, peningkatan kapasitas SDM, perlindungan hukum tenaga medis, hingga pembentukan ruang dialog permanen dengan pemerintah daerah.
Massa aksi juga memberi ultimatum agar pemerintah segera memberikan jawaban tertulis. Jika tidak, aksi dengan skala lebih besar disebut siap digelar.
Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP, yang menerima langsung massa aksi, secara terbuka mengakui adanya ketimpangan honor tenaga kesehatan di Bombana.
“Memang benar honor tenaga honorer tahun 2026 masih Rp750 ribu sesuai standar satuan harga yang berlaku. Dan ini memang harus dibenahi,” ujar Iskandar di hadapan massa.
Pengakuan tersebut menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah, karena menunjukkan persoalan kesejahteraan tenaga kesehatan bukan lagi isu liar di lapangan, melainkan fakta yang diakui secara resmi.
DPRD menyebut salah satu solusi yang dapat diterapkan ialah optimalisasi skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di tingkat puskesmas. Melalui pola itu, puskesmas disebut memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengelola anggaran dan meningkatkan honor tenaga kesehatan sesuai beban kerja.
“Kalau BLUD berjalan maksimal, kepala puskesmas punya ruang untuk meningkatkan upah tenaga kesehatan sesuai kemampuan anggaran masing-masing,” jelas Iskandar.
Di akhir audiensi, DPRD Bombana berjanji akan segera memanggil pemerintah daerah dan perwakilan tenaga kesehatan untuk mencari solusi konkret.
Aksi ratusan nakes ini menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Bombana. Sebab ketika mereka yang setiap hari menjaga nyawa mulai merasa diabaikan, maka yang terancam bukan hanya nasib tenaga kesehatan—tetapi juga kualitas layanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.(redaksi).