Kendari, Kabengga.Id. – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari menggelar aksi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional. Aksi ini menjadi ruang artikulasi aspirasi atas berbagai persoalan struktural di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ketua DPC GMNI Kendari, Bung Awal, dalam pembukaannya menegaskan bahwa bulan Mei seharusnya tidak sekadar menjadi momentum seremonial, melainkan refleksi kritis atas kondisi riil masyarakat. Ia menyampaikan bahwa peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional harus dimaknai sebagai panggilan moral untuk menghadirkan keadilan sosial, bukan hanya rutinitas tahunan tanpa perubahan yang berarti.
Dalam agenda tersebut, massa aksi diterima oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh Ketua Komisi IV bersama sejumlah anggota. Dalam forum penerimaan aspirasi tersebut, tim hearing DPC GMNI Kendari menyampaikan sejumlah poin penting yang menjadi kegelisahan masyarakat.
Kabid Pergerakan Sarinah DPC GMNI Kendari, Sarinah Irma, menyoroti persoalan di sektor pendidikan, khususnya terkait beban administratif guru. Ia menegaskan bahwa beban administrasi yang berlebihan telah mengganggu fokus utama guru dalam proses pembelajaran. Banyaknya laporan administratif, pengisian sistem digital, serta rekapitulasi nilai kerap menyita waktu hingga melampaui jam kerja, bahkan dikerjakan di luar jam formal. Selain itu, Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan yang masih memprihatinkan, di mana banyak bangunan sekolah tidak layak namun belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Masih dalam sektor pendidikan, Sekretaris DPK GMNI FISIP-UHO, Bung Maman, mengkritisi implementasi program “Beasiswa Sultra Cerdas” yang diusung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ia menyampaikan bahwa program beasiswa yang dijanjikan belum berjalan secara transparan dan belum memberikan kepastian bagi mahasiswa penerima. Banyak mahasiswa yang telah melalui proses administrasi justru dibiarkan menunggu tanpa kejelasan, sementara wacana program baru terus dimunculkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen pemerintah dalam merealisasikan janji pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Sementara itu, Ketua DPK GMNI Peternakan UHO, Bung Adin, menyoroti sektor peternakan sebagai salah satu pilar strategis pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah harus berpijak pada penguatan produksi lokal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Program bantuan ternak yang selama ini dijalankan dinilai belum menyentuh akar persoalan, karena Sulawesi Tenggara masih bergantung pada impor bibit dan pakan. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menghadirkan solusi jangka panjang melalui pembangunan industri pakan dan pembibitan di daerah guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi atas partisipasi aktif kader GMNI Kendari dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Komisi IV menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti isu-isu yang disampaikan, serta berencana menginisiasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan secara gabungan bersama Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara serta melibatkan Dinas Pendidikan, guna membahas persoalan secara lebih komprehensif dan lintas sektor.
Dalam kesempatan yang sama, Bung JS selaku Jenderal Lapangan, menegaskan sikap tegas GMNI Kendari dengan meminta komitmen konkret dari pihak DPRD melalui penandatanganan pernyataan sikap. Pernyataan tersebut berisi kesediaan untuk segera menjadwalkan RDP lanjutan dalam waktu paling lambat satu minggu. Ia menegaskan bahwa apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat kejelasan agenda, maka GMNI Kendari akan kembali menggelar aksi lanjutan sebagai bentuk konsistensi perjuangan dalam mengawal aspirasi rakyat.
Sebagai penutup, Ketua DPC GMNI Kendari, Bung Awal, menegaskan komitmen organisasi untuk terus mengawal setiap kebijakan publik agar berpihak kepada rakyat. Ia juga menyatakan kesiapan GMNI Kendari untuk bersinergi secara kritis dan konstruktif bersama DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh, keadilan pendidikan, serta kemandirian ekonomi daerah.
“GMNI Kendari akan tetap berada di garis perjuangan rakyat, memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar terimplementasi demi kepentingan masyarakat luas.”(redaksi).