Kendari – La Ode Asraf Al-bani, salah seorang mahasiswa Universitas Haluoleo program studi Ilmu politik angkatan 2025, memandang rencana kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mengevaluasi hingga menutup program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan kerja sebagai langkah yang problematis dan berpotensi menyempitkan makna pendidikan itu sendiri. Baginya, kebijakan ini mencerminkan cara pandang yang terlalu ekonomistik, seolah-olah perguruan tinggi hanya berfungsi sebagai pabrik pencetak tenaga kerja, bukan sebagai ruang pembentukan manusia yang utuh secara intelektual, moral, dan sosial.
Menurut Asraf, ukuran “relevansi” yang digunakan pemerintah patut dipertanyakan secara mendasar. Relevan bagi siapa? Dunia kerja yang mana? Dalam konteks yang terus berubah, kebutuhan kerja hari ini belum tentu sama dengan lima atau sepuluh tahun ke depan. Jika kebijakan ini diterapkan secara kaku, maka justru berpotensi mematikan disiplin ilmu yang mungkin tidak populer saat ini, tetapi memiliki kontribusi besar dalam jangka panjang, seperti filsafat, sastra, atau ilmu sosial kritis. Ia menilai bahwa negara tidak boleh gegabah mengorbankan keberagaman ilmu demi tuntutan pasar yang fluktuatif.
Lebih jauh, Asraf menekankan bahwa pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar menyiapkan mahasiswa untuk bekerja. Perguruan tinggi adalah tempat lahirnya gagasan, kritik, dan inovasi. Jika program studi ditutup hanya karena dianggap tidak “laku” di pasar kerja, maka hal ini akan mempersempit ruang berpikir kritis dan melemahkan tradisi akademik. Ia khawatir bahwa kebijakan ini justru akan melahirkan generasi yang pragmatis, tetapi miskin daya refleksi dan kepekaan sosial.
Di sisi lain, Asraf juga tidak menutup mata terhadap fakta bahwa ada program studi yang memang perlu dievaluasi. Namun, evaluasi seharusnya tidak berujung pada penutupan secara sepihak, melainkan pembenahan kurikulum, peningkatan kualitas pengajaran, serta penguatan keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat secara luas bukan hanya industri. Ia menilai bahwa solusi yang lebih bijak adalah transformasi, bukan eliminasi.
Asraf juga mengkritik minimnya pelibatan mahasiswa dan civitas akademika dalam perumusan kebijakan ini. Sebagai pihak yang paling terdampak, suara mahasiswa seharusnya menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa dialog yang terbuka, kebijakan ini berisiko menjadi bentuk dominasi negara atas dunia pendidikan, yang seharusnya otonom dan bebas dari intervensi yang terlalu teknokratis.
Pada akhirnya, LD Asraf Al-bani mengingatkan bahwa pendidikan adalah investasi peradaban, bukan sekadar investasi ekonomi. Menutup program studi dengan alasan ketidaksesuaian dengan pasar kerja adalah langkah yang terlalu sempit dalam memandang masa depan bangsa. Ia menyerukan agar pemerintah lebih bijak dalam merumuskan kebijakan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keilmuan, keberagaman disiplin, serta peran pendidikan dalam membentuk manusia yang kritis dan berdaya. Sebab jika pendidikan hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, maka kita sedang membangun generasi pekerja bukan generasi pemikir./Red.