KABENGGA.ID,KENDARI – Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari yang menyebut wilayah Jalan Tunggala relatif tidak mengalami banjir, memantik reaksi keras dari warga.
Ketua RW 05 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Mirkas, secara terbuka membantah klaim tersebut. Ia menilai pernyataan itu tidak berdasar pada data dan fakta lapangan.
“Wilayah Tunggala itu langganan banjir. Jangan berbicara seolah-olah tidak ada masalah. Saya tantang Plt Kadis PUPR tinggal di sini supaya tahu apa yang benar-benar kami alami,” tegas Mirkas, Selasa (24/2/2026).
Pria yang akrab disapa Ikas itu menyebut pernyataan pejabat teknis tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap realitas yang dihadapi warga setiap musim hujan.
Banjir Dini Hari, Warga Terkejut
Salah satu peristiwa yang memperkuat bantahan warga terjadi pada Selasa (24/2/2026) sekitar pukul 02.00 Wita. Banjir tiba-tiba menerjang kawasan Perumahan Tapalosa di wilayah Tunggala.
Air meluap dari kali yang diduga dikeruk oleh pihak developer tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Luapan tersebut masuk ke permukiman warga dan memicu kepanikan dini hari.
Insiden ini bahkan membuat tim dari BPBD Kota Kendari, BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Dinas Cipta Karya Provinsi Sultra turun langsung meninjau lokasi pada hari yang sama.
Bagi warga, fakta ini menjadi tamparan keras terhadap klaim bahwa wilayah tersebut aman dari banjir.
Dugaan Perlindungan terhadap Developer
Lebih jauh, Mirkas menduga pernyataan Plt Kadis PUPR bukan sekadar kekeliruan informasi, melainkan bagian dari upaya meredam sorotan terhadap maraknya pembangunan perumahan di kawasan tersebut.
Ia menyoroti dugaan praktik sejumlah developer yang melakukan penimbunan kali serta pengalihan aliran air tanpa sistem pengendalian yang memadai.
“Saya turun langsung ke lokasi. Banyak developer menimbun kali dan mengalihkan aliran air seenaknya. Tidak ada kolam retensi. Ini jelas membahayakan warga,” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan perumahan di wilayah Tunggala terkesan masif, namun minim pengawasan lingkungan. Jika dibiarkan, potensi bencana hidrologi akan semakin besar.
Desak Evaluasi Pejabat dan Izin Perumahan
Mirkas mendesak Wali Kota Kendari segera mengevaluasi Plt Kadis PUPR atas pernyataan yang dinilainya menyesatkan publik.
“Patut dipertanyakan, kemana saja selama ini? Wilayah kami terus kebanjiran. Ini menunjukkan minimnya perhatian,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah kota melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan perumahan di kawasan Tunggala, termasuk menindak tegas oknum developer yang terbukti melanggar kaidah lingkungan.
“Kalau perlu, hentikan dulu perizinan pengembang sampai sistem drainase dan tata kelola lingkungan dibenahi,” pungkasnya.
Di tengah meningkatnya intensitas hujan dan ekspansi pembangunan, polemik ini membuka pertanyaan serius: apakah tata ruang dan pengawasan lingkungan di Kota Kendari berjalan sebagaimana mestinya, atau justru dikompromikan demi laju investasi properti?
Warga Tunggala kini menunggu jawaban, bukan sekadar klarifikasi.