KOLAKA – Banjir kembali menelanjangi rapuhnya tata kelola infrastruktur di Desa Wolulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Minggu (22/2/2026). Hujan deras yang mengguyur selama satu hari satu malam tak hanya merendam permukiman, tetapi juga melumpuhkan jalur vital poros Kolaka–Bombana—urat nadi transportasi dan distribusi barang antarwilayah.
Air menguasai hampir seluruh badan jalan. Kendaraan roda dua tak mampu melintas. Arus transportasi lumpuh total. Aktivitas ekonomi warga mendadak berhenti. Distribusi logistik tersendat. Jalur strategis yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi berubah menjadi sungai dadakan.
Di kawasan permukiman, air setinggi lutut orang dewasa masuk ke dalam rumah warga. Perabotan terendam. Barang-barang berharga diselamatkan seadanya. Sebagian warga memilih mengungsi ke titik yang lebih tinggi, sebagian lainnya bertahan di tengah kepungan air.
“Semoga air cepat surut supaya kami bisa beraktivitas kembali,” ujar seorang warga dengan nada cemas.
Namun persoalan tak berhenti pada genangan rumah dan jalan. Ratusan hektar sawah ikut terendam. Lebih ironis lagi, tanaman padi yang sudah memasuki masa panen ikut tenggelam. Ancaman gagal panen di depan mata. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah—pukulan telak bagi petani yang menggantungkan hidup pada musim tanam.
Banjir ini bukan sekadar bencana alam. Warga menilai ada persoalan struktural yang terus dibiarkan berulang: sistem drainase yang tak memadai, saluran air yang tak dinormalisasi, hingga minimnya langkah antisipasi saat curah hujan tinggi. Setiap musim hujan, skenarionya serupa—air datang, warga terdampak, lalu janji perbaikan kembali menguap.
Hingga berita ini diturunkan, warga mengaku masih bertahan dengan kemampuan sendiri. Bantuan darurat seperti air bersih, bahan pokok, dan layanan kesehatan belum sepenuhnya menjangkau seluruh titik terdampak.
Bagi masyarakat Wolulu, banjir bukan lagi kejadian luar biasa. Ia telah menjadi siklus penderitaan tahunan yang terus berulang tanpa kepastian solusi. Pertanyaannya, sampai kapan jalur poros Kolaka–Bombana harus lumpuh setiap hujan deras mengguyur? Dan sampai kapan warga dipaksa menanggung kerugian akibat infrastruktur yang tak pernah benar-benar dibenahi?
Warga berharap pemerintah tidak hanya hadir saat kamera menyorot, tetapi benar-benar turun dengan langkah konkret: perbaikan sistem drainase, normalisasi sungai, hingga perencanaan tata ruang yang berpihak pada keselamatan masyarakat.
Sebab bagi mereka, banjir bukan sekadar genangan air—melainkan krisis yang menggerus ekonomi, memutus akses, dan merenggut rasa aman setiap musim hujan datang.