Bombana —Eksekutif Komisariat Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Bintang Kuning (EK-Kom LMND Bintang Kuning) menilai Pemerintah Kabupaten Bombana telah menunjukkan sikap lalai dan tidak serius dalam menangani krisis transportasi kesehatan laut di wilayah kepulauan, khususnya Pulau Kabaena. Ketidakmampuan pemerintah daerah menyediakan ambulans laut merupakan bentuk kegagalan nyata dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang aman dan bermartabat.
Kembali terjadi, seorang warga Pulau Kabaena yang membutuhkan rujukan medis ke Rumah Sakit Tanduale Kec. Rarowatu utara, Kab. Bombana terpaksa mencarter perahu dengan biaya mencapai ratusan hingga jutaan rupiah. Peristiwa ini membuktikan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah masih membiarkan warga kepulauan menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kab Bombana. Dalam kondisi sakit dan darurat, rakyat terpaksa melaut tanpa perlindungan memadai, seolah nyawa warga Kabaena tidak memiliki nilai di hadapan kebijakan pemerintah daerah.
“Hei Bupati Bombanan Wakil Bupati Ketua DPRD Bombana anggota DPRD Bombana di dapil kabaena, lihat ini warga yang di rujuk pake perahu, perahunya tidak pake tenda Bupati dan Wakil bupati lihat ini, warga Kabaena yang di rujuk hei anggotta DPRD apa guna kalian, lihat ini masi mau butuh berapa lagi warga mau di rujuk seperti ini”. Ujar bapak yang ada di Rekaman Vedio.
Sekjen Ek-Kom LMND Bintang Kuning, Iqbal Mbossa menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar keterbatasan sarana, melainkan akibat dari buruknya perencanaan dan absennya kemauan politik Pemerintah Kabupaten Bombana. Jika pemerintah mampu mengalokasikan anggaran untuk program-program seremonial, maka alasan tidak tersedianya ambulans laut adalah dalih yang tidak dapat diterima.
“Transportasi laut bagi masyarakat kepulauan bukan fasilitas tambahan, melainkan hak dasar yang wajib dipenuhi pemerintah Kab Bombana.” Ujar Iqbal Mbossa
Lebih jauh, kondisi ini menunjukkan pola pembangunan yang diskriminatif dan darat-sentris, di mana wilayah kepulauan hanya diingat saat agenda politik, namun diabaikan dalam pemenuhan pelayanan publik dasar. Pemerintah Kabupaten Bombana secara sadar membiarkan masyarakat Kabaena hidup dalam ketidakpastian dan risiko keselamatan yang terus berulang.
Atas dasar itu, Sekjen Ek-Kom LMND Bintang Kuning, Iqbal Mbossa menyatakan sikap tegas: selama Pemerintah Kabupaten Bombana tidak segera menyediakan transportasi kesehatan laut yang layak dan menjamin pembiayaan rujukan pasien kepulauan, maka pemerintah daerah layak dicap gagal melindungi warganya sendiri. Nyawa rakyat tidak boleh terus dikorbankan oleh kelalaian dan ketidakpedulian penguasa daerah.
“Pemerintah Bombana tidak bisa terus berlindung di balik alasan anggaran, sementara hak hidup masyarakat kepulauan terus dikorbankan.” Tegas Iqbal Mbossa