Kendari – Kabengga.id ll Peran lembaga keuangan daerah kembali menjadi sorotan nasional dalam Seminar dan Musyawarah Nasional (Munas) Perbamida yang digelar di Kota Kendari. Agenda ini menegaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) milik pemerintah daerah bukan sekadar pelengkap sistem keuangan, tetapi pilar penting penggerak ekonomi lokal.
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, hadir bersama para pemangku kepentingan perbankan daerah dari berbagai provinsi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Laode Fasikin, yang menegaskan bahwa BPR-BPRS memiliki keunggulan unik yang tidak dimiliki bank besar: kedekatan geografis dan sosial dengan masyarakat.
“BPR-BPRS berada paling dekat dengan masyarakat dan pelaku UMKM yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan. Inilah kekuatan utama mereka,” tegasnya.
Namun Fasikin sekaligus mengingatkan bahwa di balik peran strategis itu, BPR-BPRS menghadapi tekanan berat. Persaingan industri keuangan yang semakin kompetitif menuntut lembaga keuangan daerah melakukan transformasi, penguatan tata kelola, dan modernisasi manajemen jika ingin bertahan.
Di sisi lain, Ketua Umum DPP Perbamida, Sofia Nurkrisnajati, menekankan bahwa jaringan BPR-BPRS selama ini terbukti menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menggerakkan pelaku UMKM. Kolaborasi tersebut, kata dia, secara nyata mempercepat akses pembiayaan bagi usaha kecil dengan skema yang lebih inklusif dan terjangkau.
“Perbamida terus menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM agar pembiayaan dapat diakses lebih cepat, tepat, dan efisien,” ujarnya.
Munas Perbamida di Kendari tahun ini menegaskan satu pesan penting: BPR-BPRS tetap menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi masa depan mereka bergantung pada kemampuan beradaptasi dan berbenah di tengah persaingan yang kian ketat.