Kendari, Kabengga.id ll Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara, Andi Rahman, kembali mengangkat suara keras menyusul banjir lumpur yang menghantam Desa Oko-Oko dan Desa Lamedai, Kecamatan Pomalaa, Kolaka, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, apa yang terjadi bukan lagi sekadar musibah — melainkan alarm keras bahwa Pomalaa sedang digerus krisis ekologis akibat ekspansi industri nikel yang tak terkendali.
Walhi menegaskan, banjir lumpur ini bukan kejadian pertama, dan selalu berulang saat hujan turun. Berdasarkan temuan mereka, derasnya lumpur yang menerjang pemukiman warga terjadi akibat pembukaan lahan besar-besaran untuk proyek kawasan industri PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) dan PT Vale Indonesia Tbk.
Hutan digunduli, DAS dipenuhi sedimentasi, dan akhirnya air sungai berubah menjadi lumpur merah yang menghantam rumah dan sawah warga.
Andi Rahman bahkan menyebut kedua perusahaan itu tidak menjalankan izin lingkungan sebagaimana mestinya. Banyak kewajiban yang diabaikan, namun aktivitas tambang dan pembangunan kawasan industri terus digenjot tanpa memikirkan keselamatan ekologis Pomalaa.
“Setiap hujan, warga ketakutan. Bukan takut banjir, tapi takut jadi korban kelalaian perusahaan. PT IPIP dan PT Vale tidak menghormati izin lingkungan dan mengabaikan keselamatan rakyat,” tegasnya dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (12/11/2025).
Ia menambahkan, banjir lumpur yang merendam desa bukan hanya merusak lahan pertanian dan memutus akses air bersih, tetapi juga bentuk pelanggaran hak warga atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, yang dijamin konstitusi.
Walhi Sultra pun mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk turun tangan. Bukan sekadar memberi teguran, tetapi melakukan tindakan tegas terhadap dugaan kelalaian dan ketidakpatuhan dua raksasa industri nikel tersebut.
“Kami mendesak pemerintah segera menghentikan seluruh aktivitas pembangunan PT IPIP dan PT Vale di Pomalaa. Jangan biarkan warga terus menjadi korban kepentingan industri,” pungkasnya.**