Bombana ll Kabengga.id (5 Oktober 2025 ) — Suasana Pelabuhan Batu Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, mendadak memanas. Puluhan warga dari Desa Dongkala dan Lambale turun ke jalan, Minggu (5/10/2025), menuntut penghapusan pungutan masuk pelabuhan yang dinilai memberatkan dan tidak transparan.
Sejak Februari 2025, setiap pengendara motor dikenai biaya masuk Rp4.000, sementara mobil Rp10.000. Padahal sebelumnya, pelabuhan itu gratis digunakan masyarakat.
Pelabuhan ini dulu bebas masuk, sekarang malah bayar. Tapi kondisi pelabuhan rusak, tak layak. Kami minta fasilitas diperbaiki dulu, baru bicara soal retribusi,” tegas Habaruddin, warga Dongkala, di tengah aksi.
Menurut warga, pungutan itu tidak sebanding dengan kondisi infrastruktur pelabuhan yang memprihatinkan—jalan rusak, dermaga reyot, dan fasilitas umum minim. Mereka menduga pungutan itu tidak jelas dasar hukumnya dan berpotensi menjadi pungutan liar.
Aksi yang berlangsung beberapa jam itu sempat menarik perhatian pengguna jasa pelabuhan dan aparat kepolisian. Kapolsek Kabaena Timur, Iptu M. Muhdin Tidore, SH, bersama jajarannya turun langsung mengamankan jalannya unjuk rasa agar tetap kondusif.
Di sisi lain, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Bombana mengaku hanya menjalankan perintah atasan.
“Kami di lapangan hanya melaksanakan tugas. Kadis Perhubungan akan turun langsung untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Satrina, pegawai Dishub yang bertugas di Pelabuhan Dongkala.
Hal senada disampaikan Tono, Koordinator Lapangan Dishub di Pelabuhan Batu Dongkala. Ia menegaskan bahwa karcis retribusi resmi dicetak oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) setelah keputusan Dewan melalui rapat paripurna.
“Kami hanya menjual karcis sesuai perintah. Semua ada prosedurnya,” ucapnya singkat.
Meski begitu, warga menilai kebijakan tersebut tetap perlu dikaji ulang. Mereka mendesak Camat Kabaena Timur segera berkoordinasi dengan Kadishub Bombana untuk mencari solusi yang adil bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut atau menimbulkan konflik. Pemerintah harus turun tangan,” tegas salah satu perwakilan warga.
Aksi diakhiri dengan orasi bersama dan penyampaian aspirasi tertulis kepada pihak pelabuhan.**