Kendari – Sampai Mei 2025 utang Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mencapai Rp 400 miliar.
Demikian dikatakan Walikota Kendari Siska Karina Imran saat memaparkan berbagai capaian pembangunan dalam sidang paripurna DPRD pekan ini.
“Utang tersebut sudah termasuk tunggakan iuran BPJS yang kini telah dilunasi,” jelas.
Siska menjelaskan perkembangan Kota Kendari di berbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan, sosial, infrastruktur dan sumber daya manusia tidak lepas dari kontribusi para pemimpin terdahulu serta peran aktif masyarakat.
Wali kota juga menyampaikan dalam pertemuannya dengan Menteri PUPR, Kota Kendari mendapatkan alokasi dana Rp 238 miliar untuk infrastruktur dasar yang akan digunakan untuk menangani banjir, memperbaiki jalan dan ruang terbuka publik, serta revitalisasi lokasi Eks MTQ.
Menutup pidatonya, Wali Kota Kendari menyerukan semangat kolaborasi lintas elemen masyarakat dan pemerintahan.
“Kami berkomitmen memimpin tanpa diskriminasi. Semua warga Kota Kendari berhak mendapatkan pelayanan dan keadilan yang sama,” tutupnya.
Menanggapi soal utang pemkot, Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Inarto mengatakan, pemerintah harus bekerja keras meningkatkan PAD agar belanja daerah tidak perlu dipangkas drastis.
“Dua pilihan kita, kurangi belanja atau tingkatkan pendapatan,” ucapnya.
Selain itu, dalam sidang paripurna juga turut dipaparkan terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 84,85 di 2023 menjadi 85,97 di 2024.
Pendapatan per kapita naik dari Rp 77,59 juta menjadi Rp 80,97 juta. Pertumbuhan ekonomi naik dari 3,29% ke 4,81%. Tingkat kemiskinan turun menjadi 4,23%. Angka harapan hidup meningkat menjadi 75,47 tahun.
Adanya kenaikan tingkat pengangguran terbuka dari 5,18% menjadi 5,67%. sehingga Pemkot Kendari berkomitmen membuka lebih banyak lapangan kerja, salah satunya dengan mendorong pengembangan UMKM dan pemberian bantuan modal kepada 2.000 pelaku usaha. (redaksi)