Kendari ll Kabengga. id – Salah satu guru honorer SMPN 3 Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan, atas nama Asnawang, S.Pd., Gr, mengungkapkan kekecewaannya karena namanya tidak masuk dalam daftar usulan perekrutan Paruh Waktu PPK Tahun Anggaran 2025. Padahal, Asnawang telah mengabdi selama lebih dari 12 tahun, sejak tahun 2014, dan aktif menjalankan tugas sebagai guru.
Menanggapi hal ini, Hairun, selaku Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FISIP UHO dan juga Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Halu Oleo, menyatakan sikap kritis terhadap kinerja BKD Kabupaten Konawe Kepulauan dan meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses pengusulan nama honorer yang dinilai tidak transparan dan berpotensi maladministrasi.
“Kasus ini mencerminkan bentuk ketidakadilan yang dialami oleh guru honorer seperti Pak Asnawang, yang telah mengabdi puluhan tahun namun terabaikan hanya karena persoalan administratif yang seharusnya bisa dibenahi oleh pemerintah daerah. Ini bukan hanya soal nama, tapi soal penghargaan terhadap pengabdian,” ujar Muh Hairun.
Asnawang diketahui telah tiga kali mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan dua kali dinyatakan lulus pada tahun 2023 dan 2024, namun tidak mendapat penempatan. Ia juga telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun 2024, yang semestinya menjadi nilai tambah dalam kualifikasi pengangkatan. Sayangnya, nama Asnawang tidak masuk dalam data usulan Paruh Waktu ASN tahun 2025 padahal terdata dalam database non-ASN tahun 2022, sesuai syarat dari KemenPAN-RB.
“Kami mendesak Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara untuk turun tangan mengawasi proses ini. Kami juga mendorong agar Pemerintah Daerah Dan DPRD segera melakukan audit terhadap sistem pengusulan nama honorer, agar tidak ada lagi guru yang terzalimi oleh sistem yang tidak adil,” lanjut Hairun.
Hairun menyatakan bahwa mereka siap mengawal kasus ini hingga mendapat kejelasan, dan akan menggalang solidaritas mahasiswa serta masyarakat sipil agar hak-hak guru honorer yang terabaikan bisa dipulihkan.
“Pendidikan adalah pondasi bangsa. Jangan biarkan para pendidik kita kehilangan harapan hanya karena sistem birokrasi yang kaku dan tidak manusiawi,” tutup Hairun.
Asnawang juga berharap mengingat masih ada beberapa honorer yang bernasib seperti dirinya agar mendapat keadilan yang sama.(MM).