Bone, Sulawesi Selatan – Aksi ribuan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu berujung ricuh di depan Kantor Bupati Bone dan Gedung DPRD, Selasa (19/8/2025). Massa yang diperkirakan mencapai 2.000 orang menuntut pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebut melonjak hingga 300 persen.
Awalnya demonstrasi berlangsung damai, massa duduk menunggu pejabat menemui mereka. Namun ketegangan pecah saat pagar kawat duri didobrak dan lemparan botol serta batu diarahkan ke aparat. Polisi membalas dengan water cannon dan gas air mata, memicu kepanikan di lapangan.
Kericuhan menyebabkan korban luka di kedua belah pihak. Seorang anggota Satpol PP terluka di dahi, sementara beberapa demonstran juga mengalami luka ringan. Polisi mengamankan sejumlah orang yang dituding sebagai provokator.
Ironisnya, hingga malam hari Bupati maupun Wakil Bupati Bone tidak muncul menemui massa. Hanya Kepala Dinas Kominfo yang memberikan penjelasan, menyebut pimpinan daerah sedang tidak berada di lokasi. Absennya pucuk pimpinan daerah mempertebal kekecewaan warga.
Pemerintah Bantah Kenaikan 300 Persen
Pemerintah Kabupaten Bone membantah tudingan kenaikan PBB hingga 300 persen. Kepala Bapenda menjelaskan, yang dilakukan hanyalah penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang tak diperbarui selama 14 tahun.
“Kenaikannya tidak sampai 300 persen, hanya sekitar 65 persen. Target penerimaan memang naik dari Rp30 miliar menjadi Rp50 miliar,” ujar pejabat Bapenda Bone, dikutip dari Liputan6.
Respons Gubernur Sulsel
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, ikut turun tangan menanggapi keresahan publik. Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan melibatkan BPK untuk mencari solusi.
“Kami minta masalah ini ditangani dengan bijak, agar masyarakat tidak semakin terbebani,” tegas Gubernur seperti dikutip Suara.com.
Krisis Komunikasi Pemerintah–Rakyat
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan dan menegaskan aksi akan terus berlanjut sampai keputusan kenaikan PBB dicabut. Situasi ini menegaskan adanya krisis komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Ketidakmunculan Bupati dan Wakil Bupati di tengah gejolak rakyat dinilai memperlebar jurang kepercayaan publik terhadap pemerintah Bone.