KENDARI – KABENGGA. ID ll Transparansi, partisipasi warga, dan integritas ASN jadi kunci sukses pelaksanaan program Rp105 miliar per tahun.
Pemerintah Kota Kendari terus mematangkan mekanisme perencanaan dan pengelolaan program Rp100 juta per Rukun Tetangga (RT) yang akan mulai dijalankan pada 2026. Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhammad Saiful, menegaskan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan menjadi kunci sukses program ini.
Dalam forum pramusrenbang, Saiful menjelaskan setiap RT dan RW akan mengutus delegasi untuk mengawal usulan prioritas di musrenbang kelurahan. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam berita acara resmi agar aspirasi warga benar-benar terjaring.
“Jangan sampai usulan masyarakat hanya berhenti di kelurahan. Admin SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) harus aktif memasukkan program ke sistem, karena kalau tidak masuk, usulan tidak akan jalan. Kami di Bappeda siap membantu, tapi jangan sekadar titip berkas,” tegasnya.
Ia menambahkan, program Rp100 juta per RT bukan berbentuk dana hibah langsung, melainkan dikelola melalui kelurahan di bawah kendali camat. Tujuan utamanya adalah pemberdayaan masyarakat, pengurangan pengangguran, serta peningkatan ekonomi lokal.
“Kalau semua terakomodir, dari 1.050 RT di Kota Kendari dengan alokasi rata-rata Rp100 juta, berarti ada sekitar Rp105 miliar per tahun yang harus diawasi bersama. Karena itu, pengawasan melibatkan unsur masyarakat dan OPD terkait,” jelas Saiful.
Kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) juga menghadirkan sejumlah narasumber. Kepala BKAD, La Ode Marfin Nurjan, memaparkan alur pengelolaan anggaran, sementara Kepala BKPSDM, Alfian, menekankan kedisiplinan aparatur dan peran lurah sebagai pemimpin wilayah.
Sementara itu, Inspektur Kota Kendari, Sri Yunita, mengingatkan pentingnya menjaga integritas ASN. Ia menekankan disiplin, loyalitas, serta kepatuhan pada kode etik, sekaligus mengingatkan aparat agar menjauhi praktik korupsi.( ** ).