KENDARI – KABENGGA.ID ll Di tengah derasnya arus transformasi digital dan meningkatnya eskalasi geoekonomi global, Muhammadiyah meluncurkan terobosan baru bernama AJPAR, aplikasi multilayanan karya anak bangsa yang dirancang untuk memperkuat kedaulatan ekonomi umat.
Platform ini hadir sebagai respons atas dominasi raksasa digital asing seperti Grab, Gojek, Maxim, Shopee, TikTok Shop, Lazada, hingga Alibaba, yang meski memudahkan masyarakat, turut memicu ketimpangan dan mengalirkan keuntungan besar ke luar negeri.
Data Indonesia_id dalam laporan Momentum Work mencatat, nilai penjualan gross merchandise value (GMV) layanan pesan antar makanan di Asia Tenggara pada 2023 mencapai 19,4 miliar dolar AS, naik 13 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, sebagian besar keuntungan dan kepemilikan berada di tangan perusahaan asing.
Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, bahkan menyoroti praktik pemotongan pendapatan driver hingga 50 persen per order tanpa dasar hukum yang jelas. Ia juga mengkritisi sistem algoritma aplikasi yang mengatur distribusi order berdasarkan pembayaran prioritas dari pengemudi, sementara konsumen turut dibebani biaya tambahan.
“Kita sepertinya hidup bernegara tanpa negara. Pernah nggak kita lakukan audit investigatif untuk keuangan ini?” tegas Adian.
Alternatif Ramah Pelaku Lokal
AJPAR dikembangkan sebagai solusi untuk menahan laju arus dana ke luar negeri sekaligus memberi ruang bagi pelaku usaha lokal, koperasi, UMKM, dan pekerja lepas. Dengan tagline “Sekali Mendownload, Untung Berkali-kali”, aplikasi ini menawarkan beragam keunggulan, di antaranya:
Biaya administrasi transfer antarbank hanya Rp1.500
Potongan aplikator untuk driver 3–8% (jauh lebih rendah dibanding 25–40% di platform lain)
Fitur multibiller, marketplace, grosir UMKM, jual beli barang bekas, hingga layanan publik untuk pemerintah daerah
Ketua MEBP Muhammadiyah menegaskan, AJPAR merupakan bagian dari gerakan jihad ekonomi Muhammadiyah yang berlandaskan semangat QS. Al-Ma’idah ayat 2, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, yang kini diwujudkan dalam bentuk kedaulatan digital.
Digerakkan Lewat Jaringan Muhammadiyah dengan basis massa sekitar 60 juta anggota, Muhammadiyah memiliki potensi besar membangun ekosistem ini. Jaringannya mencakup 35 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM), 475 Pimpinan Daerah (PDM), hampir 4.000 Pimpinan Cabang (PCM), lebih dari 14 ribu Pimpinan Ranting (PRM), 172 perguruan tinggi Muhammadiyah–’Aisyiyah, 122 rumah sakit, 5.345 sekolah, dan 440 pesantren.
PWM Sulawesi Selatan menjadi pionir peluncuran AJPAR melalui kerja sama dengan PWM Sulawesi Tenggara, disertai Diklat ToT selama dua hari yang melibatkan seluruh PDM, ortom, dan amal usaha Muhammadiyah. Para alumni diklat inilah yang akan menjadi ujung tombak penyebaran dan pelatihan di daerah masing-masing.
Aplikasi AJPAR menyasar empat kelompok utama pengguna:
- Konsumen – Mendapat biaya transfer murah, harga merchant sama dengan harga toko, dan cashback tagihan.
- Driver/Kurir – Tarif disepakati bersama komunitas, potongan aplikator rendah.
- Merchant/UMKM – Bisa berjualan tanpa biaya tambahan, termasuk barang second, rumah, dan kavling.
- Pemerintah Daerah – Gratis untuk mengelola retribusi dan layanan publik, meningkatkan PAD sekaligus menekan biaya pungut.
Dengan kekuatan jaringan dan teknologi yang dimiliki, Muhammadiyah optimistis AJPAR akan menjadi ekosistem digital nasional yang berpihak pada pelaku lokal sekaligus menekan dominasi platform asing di Indonesia. (redaksi).