Kolaka Timur – Kabenga.id ll Gelombang sorotan publik kembali mengarah ke Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara. Besok, Selasa (28/10/2025), tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dijadwalkan tiba di daerah tersebut. Kunjungan ini bukan sekedar agenda rutin, melainkan bagian dari langkah serius lembaga antirasuah menelusuri kembali jejak proyek bermasalah yang menyeret nama besar kepala daerah.
Sumber internal Pemkab Koltim mengonfirmasi bahwa agenda utama kunjungan Korsupgah KPK berkaitan langsung dengan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koltim—proyek yang sebelumnya mengguncang publik setelah kasus suapnya menyeret Bupati Koltim nonaktif, Abdul Azis, bersama empat tersangka lain, pada Agustus 2025 lalu. KPK tampaknya ingin memastikan bahwa lubang korupsi serupa tidak kembali menganga di tubuh birokrasi daerah.
“Iya benar, informasinya besok tim dari KPK akan datang. Kabarnya yang turun itu dari Korsupgah, dan salah satu agendanya terkait RSUD,” ungkap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang enggan disebut namanya saat ditemui, Senin malam. Nada suaranya terdengar hati-hati, seolah menyadari bahwa kedatangan tim KPK selalu membawa hawa tegang di lingkungan birokrasi.
Informasi lain yang dihimpun menyebutkan, tim Korsupgah akan melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah pejabat teknis di lingkungan Pemkab Koltim. Fokus mereka disebut-sebut bukan hanya pada proyek RSUD, tetapi juga pada sistem pengadaan barang dan jasa serta tata kelola keuangan daerah yang selama ini dinilai rawan disusupi praktik gratifikasi dan penyalahgunaan anggaran.
Langkah ini sekaligus menandai fase baru dalam pendekatan KPK di Sulawesi Tenggara. Setelah melakukan penindakan keras pada pertengahan tahun, lembaga tersebut kini beralih pada strategi pencegahan dan perbaikan sistemik. “Kami tidak hanya menindak, tapi juga memastikan sistem di daerah tidak membuka peluang korupsi berulang,” ujar sumber di lingkungan Korsupgah KPK yang dihubungi secara terpisah.
Sebagai informasi, proyek pembangunan RSUD Koltim sempat diklaim sebagai salah satu program prioritas daerah. Namun di balik gegap gempita pembangunan itu, aparat penegak hukum menemukan adanya praktik suap yang melibatkan pejabat dan rekanan proyek. Kasus tersebut menjadi tamparan keras bagi Pemkab Koltim yang sebelumnya tengah berupaya membangun citra pemerintahan bersih dan transparan.
Kedatangan tim Korsupgah kali ini menjadi sinyal bahwa KPK masih menaruh perhatian serius terhadap Koltim. Banyak pihak menilai, kunjungan ini tidak sekadar bentuk pembinaan, tetapi juga langkah audit moral terhadap kinerja pejabat daerah pasca-skandal. “Koltim sedang diuji. Apakah mereka belajar dari kasus sebelumnya atau justru mengulang pola lama,” ujar seorang aktivis antikorupsi di Kendari.
Jika tidak ada perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, kunjungan KPK bisa menjadi awal dari babak baru pengusutan. Di tengah sorotan publik yang kian tajam, warga Koltim kini menanti bukti nyata dari komitmen antikorupsi — bukan sekadar seremonial, melainkan perbaikan sistemik yang benar-benar menutup ruang gelap permainan uang dalam proyek publik.(redaksi).