Oleh: Arsan Arsyad, Ketua Gapeknas Kabupaten Bombana
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bombana tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga harus menjadi instrumen pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memberikan ruang lebih besar kepada kontraktor lokal agar terlibat dalam setiap proyek pembangunan.
Kontraktor lokal memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi wilayah, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan melibatkan mereka, pemerintah bisa memastikan bahwa pembangunan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, keterlibatan kontraktor lokal juga berimplikasi langsung pada terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat Bombana. Hal ini dapat membantu menekan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat ini puluhan perusahaan konstruksi lokal dengan kualifikasi kecil justru menganggur. Kondisi ini ironis, sebab pemerintah daerah melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) justru lebih sering melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan luar Bombana.
Jika alasan pemerintah adalah keterbatasan pengalaman atau peralatan kontraktor lokal, seharusnya ada solusi berupa pemberdayaan, misalnya dengan memberikan kesempatan melalui skema penunjukan langsung (PL) yang sesuai aturan. Dengan cara ini, kontraktor lokal bisa berkembang dan beradaptasi untuk meningkatkan kapasitas mereka.
Kondisi ini harus menjadi perhatian serius Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin. Jangan sampai kebijakan pembangunan justru menimbulkan kesenjangan ekonomi di daerah sendiri, sementara potensi lokal terabaikan.
Gapeknas Bombana siap menjadi wadah bagi kontraktor lokal untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus memastikan bahwa perusahaan konstruksi yang tergabung layak ikut tender sesuai aturan yang berlaku.
Pembangunan daerah seharusnya bukan hanya soal siapa yang membangun, tetapi juga bagaimana pembangunan itu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Bombana.