OPINI
Kendari – Kabengga.id ll Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Halu Oleo (MPM UHO), Alvin Rezki Saputra, secara terbuka menyampaikan kritik keras terhadap pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang akan digelar di Sulawesi Tenggara pada tanggal 26–28 Agustus 2025.
Rakornas, yang semestinya menjadi wadah untuk mengevaluasi dan menyusun strategi pembangunan nasional, justru dianggap tidak relevan, boros anggaran, serta tidak menyentuh persoalan mendasar yang sedang dihadapi masyarakat, baik di daerah maupun secara nasional.
Di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya pendidikan, kerusakan lingkungan, dan konflik agraria yang tak kunjung selesai, pemerintah justru memilih menggelar Rakornas dengan segala kemewahan. Ini bukan koordinasi nasional, ini adalah pesta elite di atas penderitaan rakyat,
tegas Alvin Rezki Saputra.
Rakornas Tidak Menyentuh Realitas Rakyat
Ketua MPM UHO menilai, agenda Rakornas yang dilaksanakan selama tiga hari di Sulawesi Tenggara tidak menjawab kebutuhan mendesak masyarakat lokal, khususnya di sektor:
Pendidikan, yang semakin tidak terjangkau bagi kalangan kurang mampuLingkungan hidup, yang terus tergerus akibat eksploitasi tambang dan proyek strategis nasional tanpa pengawasan memadai,Pengangguran dan pemiskinan struktural, yang justru diperparah oleh kebijakan ekonomi yang elitis,Lemahnya perlindungan terhadap masyarakat adat, petani, dan nelayan, khususnya di wilayah pesisir dan pedalaman Sulawesi Tenggara.
“Rakornas tidak berbicara soal hilangnya ruang hidup rakyat, tidak bicara soal hutan dan laut yang rusak, tidak bicara soal mahasiswa yang putus kuliah karena UKT mahal. Lalu, untuk siapa Rakornas ini?”
ujar Alvin.
ketua MPM UHO juga menyoroti pemborosan anggaran negara dalam pelaksanaan Rakornas. Dari akomodasi mewah, pengamanan ketat, konsumsi, hingga biaya perjalanan para pejabat semuanya menggunakan uang rakyat.
“Uang rakyat digunakan untuk jamuan elite, sementara rakyat antre bantuan sosial. Ini adalah bentuk ketidakadilan fiskal dan pengkhianatan terhadap semangat reformasi,”
tambah Alvin.
Sebagai mahasiswa yang hidup dan belajar di Sulawesi Tenggara, Alvin menegaskan bahwa daerah ini tidak boleh hanya menjadi tempat “pencitraan politik nasional”. Ia menyayangkan tidak adanya pelibatan masyarakat sipil, mahasiswa, dan akademisi dalam agenda Rakornas.
Rakornas ini berlangsung tertutup dari kritik. Tak ada ruang bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan pandangan. Ini bukan demokrasi, ini monolog elite,
katanya.
Ketua MPM UHO(Alvin Rezki Saputra) menegaskan bahwa mahasiswa bukan hanya pelengkap demokrasi, tapi penentu arah perubahan bangsa. Kritik terhadap Rakornas ini adalah bentuk kesetiaan kami pada suara rakyat, pada nurani yang hari ini sedang dilupakan oleh kekuasaan.
(Penulis/Alvin Rezki Saputra).