Lantari Jaya – Investigasi pengelolaan keuangan desa tahun anggaran (TA) 2023 dan 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Bombana di Kecamatan Lantari Jaya dinilai tebang pilih.
Bagaimana tidak dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Lantari Jaya yang menjadi sasaran tembak investigasi hanya enam desa, sementara tiga desa lainya tidak diinvestigasi.
Ketua LSM Pribumi Sultra Ansar menyesalkan sikap Inspektorat Bombana yang terkesan tebang pilih dalam melaksanakan pemeriksaan atau investigasi keuangan desa di Kecamatan Lantari Jaya.
“Ini yang dinamakan pilih kasih dan tidak profesional, tentu saya menyayangkan kinerja Inspektorat Bombana,” tegasnya Kepada Kabengga.id, Rabu malam (23/4).
Oleh karena itu dalam waktu yang tidak terlalu lama pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Inspektorat Bombana untuk melakukan klarifikasi terkait kinerja mereka (inspektorat Bombana).
Dikatakan sebagai lembaga pemerintah yang diberi amanah untuk melakukan pemeriksaan atau investigasi seharusnya inspektorat Bombana profesional dan tetap mengedepankan obyektifitas dan tidak pilih kasih.
Sebab kalau inspektorat Bombana tidak profesional dalam melaksanakn tugas dampaknya kepercayaan publik menurun bahkan tidak dipercaya.
“Saya pikir ini hal utama dalam menjaga akuntabilitas dan memastikan hasil pemeriksaan dan investigasi bisa dipercaya,” ungkapnya.
Ansar menghimbau Inspektorat Bombana dalam menjalankan tugas dengan sesuai standar operasional standar (SOP) supaya penegakkan hukum tidak tebang pilih apalagi sampai main mata.
“Saya tegaskan kalau memang dalam pemeriksaan atau investigasi ditemukan pelanggaran hukum maka harus diproses, sebaliknya kalau ada desa yang bekerja benar ya harus diberi apresiasi,” terangnya.
Ia juga menghimbau para kepala desa agar tetap melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dan tetap bekerja sesuai tupoksi.
Salah seorang masyarakat Kecamatan Lantari Jaya, Yusuf mengingatkan Inspektorat Bombana tidak pilih kasih dalam melakukam pemeriksaan atau ivestigasi kepada kepala desa.
“Jangan hanya enam desa yang mau diinvestigasi tapi semua desa harus diinvestigasi. Inspektorat harus transparan,” ungkapnya.
Seperti diketahui dalam proses pelaksanaan investigasi di duga tebang pilih dan terkesan menganakemaskan beberapa desa, dari sembilan desa di kecamatan Lantari jaya yang di lakukan investigasi hanya pada enam desa saja.
Keenam desa yang diinvestigasi Inspektorat Bombana masing – masing Desa Lombakasih, Desa Langkowala, Desa Lantari, Desa Pasare Apua, Desa Watu -Watu, dan Desa Raronkeu.
Sementara desa yang tidak diivestigasi yakni Desa Anugerah, Desa Kalaero dan Desa Tinabite.
Sehingga ini menimbulkan polemik dan memunculkan pertanyaan ada apa dengan desa yang bebas dari investigasi inspektorat kabupaten bombana.
Dan pemeriksaan keuangan desa anggaran tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan dan laporan Hasil pemeriksaan (LHP) telah di terbitkan.
Tapi kembali dilakukan investigasi kembali pada tahun 2025, sehingga kembali menimbulkan polemik dan praduga ada apa sebenarnya, apa sudah sesuai regulasi atau berdasarkan apa?
Dan mengapa tidak dilakukan investigasi di seluruh desa di Kecamatan Lantari Jaya? beberapa desa tersebut terkesan dianak emaskan. (redaksi)