Kendari – Kabengga.id | Cipayung Plus Kota Kendari yang terdiri dari GMNI, IMM, LMND, PMKRI, KMHDI, GMKI, KAMMI, dan HMI MPO menepis tudingan bahwa aksi yang mereka gelar pada 15 September 2025 sarat dengan muatan politik. Aksi tersebut, menurut mereka, murni untuk menagih janji Ketua DPRD Sulawesi Tenggara.
Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya, menyayangkan adanya tudingan yang diarahkan kepada Cipayung Plus.
“Gerakan ini lahir dari konsolidasi internal Cipayung Plus Kota Kendari sebagai komitmen kami dalam mengawal aspirasi rakyat. Aksi 1 September dan 15 September 2025 kemarin murni perjuangan mahasiswa, bukan titipan, apalagi ditunggangi kepentingan politik tertentu,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya telah berupaya membangun dialog dengan Ketua DPRD Sultra untuk menyerahkan formulasi tuntutan yang disertai kajian kritis. Namun, menurut Rasmin, Ketua DPRD justru kerap menghindar dan tidak menepati komitmen yang disepakati.
Hal senada disampaikan Jordy, Ketua LMND Kendari. Ia menilai sikap diam dan penghindaran Ketua DPRD menunjukkan krisis kepercayaan yang semakin tajam antara mahasiswa dan lembaga legislatif.
“Pendudukan kantor DPRD dan ruang rapat paripurna adalah akumulasi kekecewaan kami. Itu simbol perlawanan terhadap institusi yang abai pada janji rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua GMKI Kendari, Fito, mendesak Ketua DPRD Sultra untuk lebih terbuka dalam menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
“Janji itu lahir dari Ketua DPRD sendiri yang meminta formulasi kajian. Harapan kami sederhana, ada dialog terbuka agar tuntutan ini bisa diteruskan hingga ke DPR RI,” katanya.
Di sisi lain, Visioner Indonesia melalui Sekjennya, Akril Abdillah, menilai aksi mahasiswa sebaiknya ditempatkan dalam mekanisme kelembagaan. Ia mengingatkan bahwa desakan mundur kepada Ketua DPRD tanpa prosedur yang jelas bisa merusak stabilitas politik daerah.
“Semangat mahasiswa patut dihargai, tapi mendesak mundur pimpinan dewan hanya karena janji yang masih dalam proses tidaklah proporsional. DPRD adalah lembaga politik yang bekerja dengan mekanisme, bukan sekadar desakan jalanan,” kata Akril, Senin (15/9/2025).
Menanggapi itu, Cipayung Plus Kendari menolak keras pernyataan Visioner Indonesia.
“Kami nilai pernyataan Akril adalah bentuk penggiringan opini publik untuk melemahkan semangat pergerakan mahasiswa. Kami tegaskan, gerakan ini murni mengawal aspirasi rakyat,” tutup pernyataan mereka.
Redaksi