KONAWE ll KABENGGA, ID– Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Tenggara melalui Wakil Ketua, Karmin, SH, melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Yusran Akbar – Syamsul Ibrahim.
Karmin menegaskan bahwa berdasarkan pemantauan tim jurnalistik PJI Sultra, tidak ada perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan maupun pelayanan publik di daerah tersebut.
Menurutnya, penataan birokrasi di Kabupaten Konawe dinilai amburadul dan jauh dari harapan masyarakat. Ia pun menyentil pelibatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam kepengurusan Tim Penggerak PKK.
“Terus, fungsi ibu-ibu Kadis itu apa?,” sentil Karmin, Rabu (16/7/2025).
“Yang banyak di Konawe hanya Plt pejabat,” sambungnya.
Bahkan lanjut Karmin, program 100 hari kerja yang seharusnya menjadi prioritas dan mencerminkan visi-misi kepala daerah, hingga kini belum menunjukkan hasil yang menonjol, terkesan tanpa arah.
“
Di era keterbukaan seperti sekarang ini, seharusnya Bupati dan Wakil Bupati mampu menunjukkan kinerja konkret yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Konawe. Janji kampanye jangan hanya jadi slogan. Jika penataan birokrasi saja gagal, bagaimana mungkin pelayanan dan pembangunan bisa berjalan dengan baik?” tegas Karmin.
DPW PJI Sultra pun meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemerintahan Bupati Konawe.
Menurut Karmin, perlu ada langkah tegas agar roda pemerintahan kembali berjalan sesuai arah reformasi birokrasi yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.(redaksi).